(Vibizmedia-Nasional) Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyambut positif kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kembali memperbolehkan pemerintah daerah (Pemda) menggelar rapat dan kegiatan lainnya di hotel maupun restoran. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rangka mendukung keberlangsungan industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di daerah.
“Kami patut menyambut kebijakan ini secara positif, sepanjang semangat efisiensi dan efektivitas anggaran tetap dijaga serta bisa dipertanggungjawabkan secara baik dan akuntabel,” ujar Rifqi, Selasa (10/6/2025).
Politisi Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya kepala daerah, seperti gubernur dan wali kota, untuk menetapkan skala prioritas atas agenda-agenda yang layak dilaksanakan di luar kantor. Menurutnya, hanya kegiatan dengan skala tertentu dan tingkat kepentingan yang tinggi yang sebaiknya digelar di hotel atau restoran.
“Peran kepala daerah melalui sekretaris daerah sangat penting untuk menentukan agenda prioritas mana yang diperbolehkan. Harus ada pertimbangan matang mengenai urgensi dan skalanya,” jelasnya.
Rifqi pun mengingatkan bahwa rapat yang bersifat internal, tidak terlalu penting, atau berskala kecil sebaiknya tetap dilakukan di lingkungan kantor demi penghematan anggaran.
“Tentu jika rapat-rapatnya tidak terlalu penting dan skalanya kecil, tetap harus memprioritaskan penggunaan kantor,” tambahnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pelonggaran ini diberikan untuk mendukung aktivitas MICE yang sempat terhenti karena pembatasan anggaran. Tito mengungkapkan bahwa keputusan tersebut telah dibahas dan disetujui langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung dengan Presiden Prabowo,” kata Tito saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Sabtu (7/6/2025).
Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap kegiatan pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan prinsip efisiensi serta dapat memberikan dorongan terhadap perekonomian lokal melalui sektor perhotelan dan restoran.
