(Vibizmedia – Jakarta) Anggaran infrastruktur dalam lima tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diproyeksikan akan meningkat tiga kali lipat dibanding periode sebelumnya.
Kementerian Pekerjaan Umum mencatat bahwa kebutuhan investasi infrastruktur nasional hingga lima tahun ke depan diperkirakan mencapai Rp1.905 triliun. Namun, masih terdapat potensi kesenjangan pendanaan (funding gap) sebesar Rp753 triliun akibat keterbatasan fiskal, baik dari APBN maupun APBD.
Menanggapi tantangan ini, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Muhammad Rachmat Kaimuddin, menyatakan bahwa International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 menjadi platform strategis untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mendiskusikan isu-isu penting, serta mendorong kemitraan dan peluang investasi di sektor infrastruktur.
Konferensi ICI 2025 akan berlangsung pada 11–12 Juni 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), dan menjadi ajang penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, swasembada pangan, dan kemandirian energi.
Rachmat juga mengungkapkan bahwa Kemenko IPK menyiapkan daftar proyek infrastruktur bernilai total sekitar Rp200 triliun yang akan ditawarkan dalam ajang tersebut. “Hari ini kami bersama kementerian dan lembaga terkait tengah memfinalisasi curated list proyek-proyek yang siap ditawarkan kepada investor,” jelasnya.
Sebagai bagian dari konferensi, ICI 2025 juga menghadirkan sesi business matching untuk mempertemukan investor dengan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan proyek. “Kami berharap pertemuan ini dapat membuka jalan bagi investasi baru atau setidaknya memulai diskusi awal yang konkret antara calon mitra,” ujar Rachmat.
Ia menambahkan bahwa konferensi ini tidak hanya melibatkan instansi pemerintah, tetapi juga pihak swasta, baik pengembang maupun penyedia pendanaan, dari dalam dan luar negeri.
ICI 2025 ditargetkan akan diikuti oleh sekitar 3.000 peserta yang terdiri dari pemangku kepentingan di sektor infrastruktur, termasuk pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, organisasi internasional, lembaga filantropi, dan institusi riset.
