(Vibizmedia – Jakarta) Ribuan delegasi dari berbagai institusi dalam dan luar negeri mulai memadati area International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 untuk melakukan registrasi di Jakarta International Convention Center (JICC), Selasa (10/6/2025).
Indonesia akan menggelar ICI 2025 pada 11–12 Juni sebagai forum internasional yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari sektor infrastruktur dan pembangunan. Pantauan InfoPublik di lokasi menunjukkan antrean delegasi yang mulai mendaftarkan diri dan mengambil ID card guna mengikuti rangkaian acara.
Antusiasme tinggi tampak dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat kementerian/lembaga pusat dan daerah, pelaku industri, hingga media. Mereka hadir untuk menjadi bagian dari dialog strategis seputar masa depan pembangunan infrastruktur Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Muhammad Rachmat Kaimuddin, menjelaskan bahwa ICI 2025 menjadi platform kolaboratif antara pemerintah dan swasta. “Acara ini mempertemukan seluruh stakeholder untuk membahas isu-isu strategis serta rencana pembangunan infrastruktur nasional. Kami juga menyediakan ruang untuk pertemuan bilateral dan business matching,” ujarnya dalam peluncuran Media Center ICI 2025 di Jakarta.
Konferensi ini menargetkan partisipasi ribuan peserta dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, investor swasta, lembaga keuangan, organisasi internasional, hingga lembaga filantropi dan riset.
Selama dua hari pelaksanaan, ICI 2025 akan menampilkan tiga format utama: sesi pleno, sesi tematik paralel yang lebih mendalam, serta pameran yang menampilkan inisiatif dan proyek infrastruktur unggulan.
Lima topik utama akan menjadi fokus pembahasan, yaitu:
- Pembangunan infrastruktur perkotaan
- Infrastruktur konektivitas antar wilayah
- Perumahan dan pengembangan kawasan
- Ketahanan infrastruktur terhadap tantangan lingkungan
- Strategi pembiayaan pembangunan
Melalui forum ini, pemerintah berharap tercipta kolaborasi konkret untuk mempercepat realisasi proyek-proyek prioritas nasional.
