(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh sebelum tahun 2029, sesuai dengan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas untuk mempercepat penanganan sampah dengan melibatkan secara aktif seluruh pemerintah daerah.
“Presiden telah menetapkan target penyelesaian persoalan sampah pada 2029. Untuk itu, strategi dari hulu ke hilir telah kami siapkan,” ujar Hanif usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Pendekatan yang diambil pemerintah mencakup penguatan pengelolaan sampah di hulu melalui pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Sementara itu, di hilir, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi Waste to Energy (WTE) dan Refuse-Derived Fuel (RDF) sebagai solusi pengolahan lanjutan yang lebih ramah lingkungan.
Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, sebagai pemegang kewenangan utama sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
“Kami bersama Kementerian Dalam Negeri akan segera merumuskan langkah teknis lanjutan guna mempercepat koordinasi dan implementasi di daerah,” jelas Hanif.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa persoalan sampah kini menjadi perhatian serius di banyak daerah, dan Presiden secara khusus menyoroti perlunya transformasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi fasilitas pengelolaan berbasis energi bersih.
“Sebanyak 33 TPA telah diidentifikasi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi proyek Waste to Energy. Konversi ini menjadi bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah nasional,” ungkap Tito.
Sementara itu, Menteri Investasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan kesiapan Danantara untuk mendukung investasi di sektor ini, termasuk menjajaki kemitraan dengan swasta.
“Danantara siap terlibat dalam proyek WTE, dengan memperhatikan kelayakan investasi dan potensi kerja sama multipihak. Kami juga mengundang pelaku usaha untuk turut ambil bagian,” kata Rosan.
Pendekatan terintegrasi yang mencakup regulasi, teknologi, dan kemitraan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi masalah lingkungan secara sistemik dan berkelanjutan.
