(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan perlunya penguatan layanan kesehatan gigi secara menyeluruh di Indonesia. Hal ini mencakup edukasi sejak usia dini hingga pemerataan tenaga dokter gigi, terutama ke wilayah terpencil.
Pernyataan ini disampaikan Menkes Budi dalam acara pelantikan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) periode 2025–2030, yang digelar di Jakarta, Sabtu (14/6/2025).
Dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025), Menkes mengungkapkan kekhawatirannya atas tingginya angka masalah gigi dan mulut, berdasarkan data Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau hampir 9 juta warga.
“Saya terkejut saat melihat datanya. Ternyata masalah gigi justru paling dominan, bahkan melampaui hipertensi. Sekitar 50% masyarakat usia 0–60 tahun mengalami gigi berlubang, 37% kehilangan gigi, dan 12,4% mengalami gangguan gusi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif melalui edukasi menyikat gigi sejak PAUD, TK, hingga SD. Pemeriksaan gigi setiap enam bulan juga perlu dibiasakan, didukung peran dokter gigi sebagai edukator yang ramah dan dekat dengan anak.
Kemenkes pun meminta PDGI untuk merumuskan standar pelayanan dasar kesehatan gigi di Puskesmas, termasuk pemeriksaan, tambal gigi, perawatan akar dan gusi, pencabutan, hingga penyediaan gigi palsu untuk lansia.
Sebagai bagian dari strategi pemerataan, Menkes Budi menyatakan telah mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter spesialis di daerah terpencil. Ia juga membuka peluang insentif serupa bagi dokter gigi di wilayah minim layanan.
“Saya menyusun kebijakan berbasis data. Jika masalah gigi paling tinggi, maka intervensinya harus jadi prioritas. Tidak boleh lagi diabaikan,” tegasnya.
Ketua Umum PB PDGI, drg. Usman Sumantri, menyambut baik arahan Menkes dan menegaskan kesiapan PDGI mendukung layanan primer. Saat ini, Indonesia memiliki 53.886 dokter gigi, namun hanya 699 di antaranya adalah spesialis—setara satu spesialis untuk setiap 62.000 penduduk.
Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan 56,9% penduduk usia di atas tiga tahun mengalami masalah gigi dan mulut, dan 88% di antaranya mengalami karies. Ironisnya, hanya 6,2% masyarakat menyikat gigi dengan benar.
“Artinya, baru satu dari 16 orang yang menyikat gigi secara tepat. Ini masalah serius,” ujar drg. Usman.
PDGI pun mengajukan sejumlah masukan kebijakan, seperti penempatan dokter gigi di seluruh Puskesmas, penyediaan alat dasar seperti rontgen dan alat scaling, serta penguatan edukasi sejak sekolah dasar.
“Kami siap membantu mengisi Puskesmas yang belum punya dokter gigi. Masih ada 26,8% yang belum terisi,” tambahnya.
Dalam hal pembiayaan, PDGI mengapresiasi langkah Kemenkes memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk layanan gigi. Berdasarkan data BPJS 2022, jumlah kunjungan layanan gigi mencapai lebih dari 11 juta, dan diperkirakan menelan biaya Rp1,2 triliun pada 2030.
Namun, saat ini layanan baru menjangkau sekitar 10% dari masyarakat yang membutuhkan. “Jika akses diperluas, dampaknya akan signifikan terhadap kualitas hidup dan efisiensi pembiayaan,” jelas Usman.
PDGI juga mendorong perluasan beasiswa afirmasi LPDP untuk calon dokter gigi dan spesialis, agar kebutuhan SDM di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dapat segera terpenuhi.
