(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa ketegangan geopolitik global, khususnya antara Israel dan Iran, telah memicu lonjakan harga minyak dunia lebih dari 8 persen, dari USD70 menjadi USD78 per barel. Di saat bersamaan, belum tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok turut menambah ketidakpastian global. Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Selasa (17/6), di Jakarta.
“Risiko pertama yang kita hadapi adalah kenaikan harga akibat disrupsi geopolitik dan keamanan global. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dunia justru cenderung melemah. Kombinasi ini memunculkan tekanan inflasi sekaligus pelemahan ekonomi global yang perlu diwaspadai,” ujar Menkeu.
Dampak ketegangan global juga terlihat pada sektor industri. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Global pada Mei 2025 tercatat 49,6—terendah sejak Desember 2024. Sebanyak 70,8 persen negara ASEAN dan G20 mengalami kontraksi, termasuk Indonesia yang mencatat PMI sebesar 47,4.
Menkeu menjelaskan bahwa pelemahan ekonomi global dapat menurunkan permintaan ekspor Indonesia. Kenaikan harga komoditas terjadi bukan karena permintaan dan penawaran alami, melainkan karena gangguan pasokan. Selain itu, nilai tukar mengalami volatilitas dan suku bunga utang meningkat, seiring kebijakan fiskal Amerika Serikat.
Prospek pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pun terkoreksi. IMF dan Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi masing-masing 2,8 persen dan 2,3 persen. Sementara proyeksi volume perdagangan global dari IMF hanya 1,7 persen, turun tajam dari 3,8 persen pada 2024.
Meski demikian, indikator ekonomi domestik Indonesia menunjukkan ketahanan. Indeks kepercayaan konsumen tercatat di level optimis 117,5, penjualan sektor riil tumbuh 2,6 persen, konsumsi listrik meningkat masing-masing 4,5 persen (bisnis) dan 6,7 persen (manufaktur), serta penjualan semen melonjak hingga 29,98 persen.
Ekonomi nasional tetap tumbuh 4,87 persen pada triwulan I-2025, dengan inflasi yang terjaga di 1,6 persen (yoy). Inflasi bahan pangan bergejolak (volatile food) rendah, administered price sebesar 1,36 persen mencerminkan pengaruh kebijakan pemerintah, dan inflasi inti 2,4 persen menandakan permintaan domestik tetap hidup.
Menkeu menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak lepas dari peran APBN yang dikelola secara hati-hati namun tetap ekspansif. Kebijakan fiskal dirancang sebagai instrumen countercyclical untuk meredam tekanan eksternal dan memperkuat fondasi ekonomi.
Hingga 31 Mei 2025, pendapatan negara tercatat Rp995,3 triliun, dipengaruhi oleh dinamika global dan fluktuasi harga komoditas. Belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun, diarahkan untuk mendukung program-program prioritas. Defisit APBN terkendali di level rendah, 0,09 persen dari PDB, dengan surplus keseimbangan primer sebesar Rp192,1 triliun.
“Di tengah gejolak global dan volatilitas pasar, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi dan menjalankan kebijakan fiskal yang responsif, adaptif, sekaligus sehat,” pungkas Sri Mulyani.
