(Vibizmedia – Jakarta) Di tengah ketidakpastian global—mulai dari konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, hingga tekanan suku bunga global—peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin krusial. Lebih dari sekadar dokumen fiskal, APBN merupakan instrumen utama negara dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan melindungi masyarakat.
APBN memegang dua peran vital: sebagai pelindung masyarakat rentan dan sebagai motor percepatan transformasi ekonomi. Melalui subsidi energi, bantuan sosial, dan perlindungan adaptif, APBN memastikan kelompok rentan tetap terlindungi. Di sisi lain, melalui investasi di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, digitalisasi, dan inovasi teknologi, APBN mendorong transformasi ekonomi jangka panjang.
Untuk menghadapi dinamika global, fleksibilitas fiskal menjadi kunci. Pengelolaan defisit yang terukur, utang yang hati-hati, dan belanja yang berkualitas sangat penting agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar produktif.
Menjaga Momentum Pertumbuhan dan Transformasi
APBN 2025 dihadapkan pada tantangan ganda: melanjutkan pembangunan dan menciptakan ruang fiskal dalam jangka menengah-panjang. Fokus pemerintah pada hilirisasi industri, ketahanan pangan, UMKM, dan infrastruktur bergantung pada alokasi anggaran yang efisien dan efektif. Ketika swasta menahan ekspansi akibat tekanan global, APBN menjadi lokomotif utama pertumbuhan.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen, APBN terbukti menjadi instrumen counter-cyclical yang efektif. Untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, APBN harus mampu mendorong pembangunan SDM, transformasi digital, riset dan inovasi, serta pembangunan berkelanjutan.
Reformasi struktural seperti reformasi perpajakan, peningkatan rasio pajak, dan efisiensi belanja menjadi prasyarat penting. Optimalisasi pendapatan dari sektor strategis tanpa membebani masyarakat kecil akan memperkuat ketahanan fiskal nasional.
Performa APBN Hingga Mei 2025
Hingga 31 Mei 2025, pendapatan negara mencapai Rp995,3 triliun (33,1% target APBN). Penerimaan pajak sebesar Rp683,3 triliun (31,2%), penerimaan kepabeanan dan cukai Rp122,9 triliun (40,7%), dan PNBP sebesar Rp188,7 triliun (36,7%). Realisasi belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun (28,1%) dengan belanja pemerintah pusat Rp694,2 triliun dan transfer ke daerah Rp322 triliun.
Defisit tercatat Rp21 triliun (0,09% PDB) dan keseimbangan primer surplus Rp192,1 triliun. Pembiayaan anggaran sebesar Rp324,8 triliun dikelola secara hati-hati mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi pasar.
Kondisi Eksternal dan Respons APBN
Kondisi global yang memburuk berdampak pada sektor riil dan pasar keuangan. Harga komoditas energi melonjak akibat konflik Israel-Iran, harga pangan dan logam berfluktuasi, dan nilai tukar Rupiah masih volatil. Inflasi domestik tetap terkendali di angka 1,6% (yoy), dan indikator konsumsi seperti indeks kepercayaan konsumen (117,5) serta konsumsi listrik menunjukkan pemulihan.
PMI manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi (47,4), mencerminkan perlambatan aktivitas industri. IMF dan World Bank pun menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 menjadi 2,8% dan 2,3%.
Peran Strategis Program Prioritas
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas utama dalam APBN 2025 dengan alokasi Rp71 triliun yang dikelola Badan Gizi Nasional. Sebanyak Rp51,5 triliun dialokasikan untuk bahan makanan bagi 17,9 juta penerima manfaat awal, yang akan ditingkatkan menjadi 82,9 juta pada kuartal IV. Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun telah disiagakan.
Hingga pertengahan Juni, MBG telah menjangkau 4,89 juta penerima manfaat dan didukung oleh 1.716 dapur umum (SPPG). Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM, petani, dan penyedia jasa makanan.
Selain MBG, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) juga menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga akhir Mei, lebih dari 7,2 juta warga telah mendapat layanan PKG di 9.511 puskesmas di seluruh kabupaten/kota. Jumlah peserta terus meningkat, dengan dominasi usia produktif, yang menjadi indikator positif bagi pemantauan kesehatan nasional.
Stimulus Ekonomi dan Perlindungan Sosial
Pada kuartal II, APBN menggulirkan stimulus ekonomi termasuk diskon transportasi publik (Rp1,59 triliun), penebalan bansos, subsidi upah, dan insentif pajak dengan total anggaran Rp24,44 triliun, mayoritas bersumber dari APBN.
APBN: Wujud Keadilan dan Harapan
APBN bukan hanya alat fiskal, tapi juga instrumen keadilan. Kebijakan redistribusi memastikan kelompok rentan mendapat perlindungan lebih besar. APBN hadir dalam subsidi, bantuan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat.
Ke depan, tantangan akan semakin kompleks. Namun dengan manajemen fiskal yang disiplin, transparan, dan berpihak pada rakyat, APBN akan tetap menjadi jangkar kesejahteraan nasional dan motor penggerak transformasi menuju Indonesia yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.
