(Vibizmedia – Jakarta) Selama ini, pembangunan infrastruktur nasional sering dipahami sebagai upaya teknis untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: membangun jalan penghubung antarwilayah, pelabuhan untuk mendukung logistik, atau jaringan listrik demi menerangi desa-desa terpencil.
Namun kini, perspektif itu berubah. Infrastruktur tidak lagi sekadar proyek teknis, melainkan telah menjadi simbol nyata dari kehadiran dan kedaulatan negara.
Infrastruktur hari ini menunjukkan bagaimana negara menjangkau wilayah-wilayah yang dulunya jauh dari pusat kekuasaan. Jalan Tol Trans-Sumatra, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur, hingga jaringan internet ke pelosok—semua merupakan manifestasi kehadiran negara. Lebih dari beton dan aspal, pembangunan ini adalah pernyataan: Indonesia hadir dan berdaulat atas seluruh wilayahnya.
Pembangunan infrastruktur tidak hanya melanjutkan proyek-proyek masa lalu. Ini adalah bentuk kebangkitan baru—dari sisi visi, keberanian mengambil keputusan strategis, hingga upaya menyusun fondasi jangka panjang. Setiap infrastruktur yang dibangun menjadi bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045.
Visi tersebut menuntut kesiapan infrastruktur di berbagai sektor—ekonomi, pendidikan, kesehatan, energi, hingga pertahanan. Tanpa fondasi yang kuat, sulit mewujudkan pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan, apalagi menjadi kekuatan utama di kancah global.
Komitmen Lintas Generasi
Sebagai bangsa, kita perlu menyadari bahwa infrastruktur bukan hanya mesin penggerak ekonomi, tetapi juga pemersatu bangsa. Ia menyatukan wilayah kepulauan, mendistribusikan pengetahuan dan teknologi, membuka akses usaha, dan merangkai ide serta harapan antarwilayah.
Karena itu, pembangunan infrastruktur harus menjadi agenda bersama lintas pemerintahan dan lintas generasi. Ini bukan proyek satu rezim, melainkan tanggung jawab kolektif menuju masa depan Indonesia yang berdaulat dan maju.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam pidatonya di International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, menegaskan bahwa infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Menurutnya, peran pembangunan dalam menyediakan layanan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan telah membuat Indonesia menjadi panutan, tak hanya di Asia tetapi juga dunia.
Kolaborasi dengan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), disebut Rachmat sebagai sinergi penting untuk percepatan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa infrastruktur adalah fondasi tak tergantikan dalam mewujudkan kemajuan bangsa.
Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa bangsa sebesar Indonesia hanya bisa tumbuh dan berkembang jika didukung infrastruktur yang tangguh dan merata. Bappenas sendiri memprioritaskan pembangunan fisik sebagai dasar transformasi yang inklusif, disamping aspek sosial, ekonomi, dan digital.
Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berkelanjutan menjadi jawaban atas tantangan masa kini. Konferensi ICI 2025 yang dihadiri lebih dari 7.000 peserta dari berbagai negara, termasuk investor dan lembaga keuangan global, menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi global.
Dalam pertemuan bilateral dengan Dubes Rusia, Sergei Tolchanov, Menko AHY juga menyampaikan bahwa infrastruktur adalah bagian penting dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo: pertumbuhan ekonomi 8%, ketahanan pangan, air, dan energi, serta penguatan layanan publik.
“Infrastruktur bukan sekadar membangun beton, tapi membangun akses, harapan, dan kehidupan yang lebih baik,” tegasnya.
Kolaborasi Global dan Inovasi Riset
Pemerintah Indonesia juga memperkuat kerja sama dengan Belanda melalui proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) di pesisir utara Jawa. Proyek ini dianggap vital untuk mencegah penurunan tanah yang ekstrem dan banjir rob yang mengancam kawasan padat penduduk. Dalam forum CEO Roundtable, Menko AHY mengundang pelaku usaha Belanda untuk melanjutkan kolaborasi jangka panjang.
Kerja sama strategis juga mencakup pengembangan kota pintar, kereta cepat Jakarta–Surabaya, dan infrastruktur ramah lingkungan. Untuk mendukung kelancaran investasi, pemerintah menyiapkan Project Facilitation Office sebagai pendamping teknis bagi investor.
Di sisi lain, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menekankan pentingnya kebijakan tata ruang yang terpadu dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang inklusif, aman, dan tahan terhadap risiko jangka panjang, termasuk perubahan iklim dan bencana alam.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menambahkan bahwa kekuatan riset dan inovasi di kampus menjadi fondasi dalam membangun infrastruktur yang berdaya saing global. Ia mengajak pemerintah daerah untuk menjadikan riset sebagai bagian dari kebijakan pembangunan.
Danantara dan Arah Baru Investasi
Dalam agenda pembangunan jangka panjang, Indonesia tidak bisa mengandalkan APBN semata. Oleh karena itu, pemerintah membentuk lembaga Danantara—badan pengelola aset strategis nasional dengan nilai lebih dari USD900 miliar.
CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kolaborasi dengan swasta dalam dan luar negeri sangat penting. Ia mengungkapkan bahwa Danantara mengelola 50 BUMN dan hampir 900 anak usaha yang difokuskan untuk menciptakan nilai tambah melalui efisiensi, privatisasi, dan kemitraan strategis.
Dengan dua juta bayi lahir setiap tahun, Indonesia membutuhkan penciptaan lapangan kerja secara masif dan berkelanjutan. Danantara diharapkan menjadi motor penggerak investasi yang menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi, terutama bagi generasi muda.
Menyatukan Daerah, Membangun Masa Depan
Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antarwilayah. Dalam forum Mitra Praja Utama, Menko AHY menyebut bahwa kepala daerah adalah pemimpin kunci pembangunan di wilayah masing-masing. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menegakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan dan merancang kota-kota yang tangguh menghadapi urbanisasi dan perubahan iklim.
“Kapten kesebelasan nasional adalah Presiden Prabowo, tapi Bapak-Ibu kepala daerah adalah kapten di wilayah masing-masing. Mari bersinergi,” pungkas Menko AHY.
