(Vibizmedia – Jakarta) Hingga 31 Mei 2025, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp12,59 triliun untuk mendukung pembiayaan rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema ini merupakan bagian dari pembiayaan investasi dalam APBN, yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki hunian layak dengan harga terjangkau.
“Realisasi pembiayaan FLPP per Mei 2025 telah mencapai Rp12,59 triliun, meningkat dari Rp10,96 triliun pada bulan sebelumnya. Dana ini telah mendukung pembangunan 101.707 unit rumah di 379 kabupaten/kota, naik dari 88.482 unit di 362 kabupaten/kota,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (17/06) di Jakarta.
Untuk tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,77 triliun dengan target penyaluran sebanyak 220.000 unit rumah. Alokasi ini akan melengkapi capaian program FLPP yang telah berjalan sejak 2010 hingga 2024, dengan total penyaluran mencapai 1.598.879 unit rumah senilai Rp151,22 triliun. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan alokasi untuk mendukung implementasi Program 3 Juta Rumah.
“Dari total alokasi tahun 2025, sebesar Rp11,5 triliun telah dicairkan kepada BP Tapera, dan pemerintah menyiapkan tambahan anggaran untuk mengejar target program 3 juta rumah,” jelas Thomas.
Program FLPP menjadi salah satu prioritas strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Presiden mendorong percepatan pelaksanaan berbagai program utama, termasuk FLPP, baik dari sisi cakupan maupun kecepatan pelaksanaan.
“Bapak Presiden terus meminta seluruh jajaran menteri untuk mempercepat implementasi program-program prioritas yang telah berjalan. Akselerasi ini penting agar program tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Pengumuman Lima Paket Stimulus Ekonomi, Senin (02/06).
Ia juga menambahkan bahwa selain sektor perumahan, percepatan juga diarahkan pada program-program prioritas lain seperti makanan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Semua ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat.
