(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah berfungsi secara optimal sebagai instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan nasional di tengah tantangan global yang meningkat. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan Keterangan Pemerintah atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (1/7) di Jakarta.
“Sepanjang 2024, perekonomian nasional menghadapi tekanan global yang signifikan akibat konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan dampak El Nino. Namun, APBN tetap adaptif dalam menjaga ketahanan ekonomi,” ujar Menkeu.
Kebijakan fiskal digunakan untuk mengendalikan harga pangan dan energi serta memperkuat perlindungan sosial. Selain itu, APBN juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan secara tertib dan efektif.
Sri Mulyani mencatat pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di angka 5,03% dengan inflasi rendah sebesar 1,6%, jauh di bawah asumsi APBN 2024 yang ditetapkan 2,8%.
Belanja negara turut memberikan dampak nyata melalui program seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan subsidi KUR, yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,83% dan tingkat pengangguran menjadi 4,91%. Secara keseluruhan, belanja negara tumbuh 7,6% mencapai Rp3.359,8 triliun.
Dalam hal pengelolaan fiskal, pemerintah berhasil menekan defisit APBN menjadi 2,3% dari PDB, lebih rendah dari perkiraan. Pembiayaan utang juga terealisasi di bawah target, mencerminkan bauran pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah.
Kolaborasi antara Pemerintah, DPR, dan BPK turut memperkuat tata kelola fiskal, tercermin dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024.
RUU P2 APBN 2024 kini diajukan untuk dibahas bersama DPR dan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Dengan tata kelola yang akuntabel dan berintegritas, APBN diharapkan terus menjadi fondasi utama dalam memperkuat kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi nasional.
