(Vibizmedia – Jakarta) Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan optimisme terhadap peningkatan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2026. Pernyataan ini disampaikan usai mengikuti rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI terkait pembahasan pendahuluan RAPBN 2026, yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan target tahun ini secara optimal sebagai landasan kuat bagi peningkatan di tahun 2026. Insya Allah, kami yakin target PNBP tahun depan bisa tercapai,” ujar Pudji.
Dalam rapat tersebut, Pudji didampingi sejumlah pejabat internal, antara lain Sekretaris Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.
Empat Fokus Utama Kebijakan PNBP 2026
Dalam paparannya, Pudji menguraikan empat arah kebijakan utama Kementerian ATR/BPN dalam mendukung peningkatan PNBP tahun 2026:
- Peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik, termasuk penguatan platform Informasi Geospasial Tematik (IGT).
- Pengembangan layanan berbasis teknologi informasi, melalui percepatan implementasi Sertifikat Elektronik.
- Evaluasi kebijakan tarif PNBP, guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
- Optimalisasi pemanfaatan aset kementerian, sebagai sumber pendapatan negara alternatif yang potensial.
- “Kami akan terus mendorong digitalisasi layanan pertanahan agar proses menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan,” kata Pudji.
Kinerja dan Proyeksi PNBP 2025
Hingga akhir Juni 2025, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mengumpulkan PNBP sebesar Rp1,2 triliun, atau 37,3 persen dari target tahunan sebesar Rp3,3 triliun. Selama beberapa tahun terakhir, PNBP dari kementerian ini mencatat pertumbuhan rata-rata 14,2 persen per tahun. Mayoritas penerimaan—yakni sekitar 97 persen—bersumber dari layanan pendaftaran tanah.
Strategi Penguatan Internal
Pudji menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus memperkuat sistem digitalisasi, menyederhanakan prosedur layanan, dan mengonsolidasikan kerja lintas unit dalam rangka mendukung target PNBP 2026.
Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja fiskal kementerian, sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus mendorong modernisasi layanan pertanahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan upaya meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara.
