(Vibizmedia-Nasional) Jumlah penduduk Indonesia pada semester I-2025 mencapai 286.693.693 jiwa, naik sekitar 1,7 juta jiwa dibandingkan akhir tahun 2024. Kenaikan jumlah penduduk ini menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan pemerataan pembangunan dan pengelolaan sumber daya manusia ke depan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan bahwa ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan dapat memperdalam kesenjangan sosial ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan kependudukan perlu dipandang sebagai isu strategis lintas sektor.
Dalam acara peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045, Rachmat menjelaskan bahwa dokumen ini disusun adaptif terhadap megatren global dan dinamika nasional. DBPK menjadi panduan jangka panjang yang menyelaraskan arah kebijakan kependudukan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta menjadi dasar koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Dokumen ini diharapkan menyatukan strategi nasional, indikator keberhasilan, dan kerangka koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya satu data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan, mulai dari jumlah sekolah, puskesmas, guru, dokter, hingga kebutuhan pangan dan buku pelajaran.
Senada dengan Rachmat, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, mengingatkan bahwa bonus demografi yang kini berada di puncaknya bisa menjadi anugerah maupun bencana, tergantung bagaimana pengelolaannya.
“Bonus demografi harus diubah menjadi dividen pembangunan. Jika gagal dikelola, justru bisa memperburuk tantangan sosial ke depan,” kata Pratikno.
Ia menyebut tiga fokus utama yang harus diperhatikan:
1.Kesejahteraan Ekonomi – Menyiapkan angkatan kerja yang produktif dan terampil,
2.Kualitas Sosial – Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga,
3.Keberlanjutan Lingkungan – Menjaga ekosistem dengan memperhatikan sebaran penduduk.
Peningkatan jumlah penduduk yang mendekati 287 juta jiwa memperlihatkan urgensi pengelolaan penduduk bukan sekadar sebagai beban, tetapi sebagai aset strategis. Indonesia tengah berada di fase bonus demografi, dengan proporsi penduduk usia produktif yang besar. Jika tidak disertai perencanaan matang, Indonesia bisa mengalami tekanan besar di sektor lapangan kerja, layanan publik, dan daya dukung lingkungan.
Dengan DBPK 2025–2045, pemerintah berupaya membangun masa depan kependudukan Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan adil. Namun untuk mewujudkan visi tersebut, koordinasi lintas sektor, penguatan kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha menjadi kunci utama keberhasilannya.
