(Vibizmedia – Osaka, Jepang) Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta tiga produsen otomotif asal Jepang—Toyota, Suzuki, dan Daihatsu—untuk tidak menaikkan harga jual kendaraan serta menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja di Indonesia, meskipun kondisi ekonomi global sedang tidak menentu.
Permintaan tersebut disampaikan Menperin saat menemui pimpinan ketiga prinsipal otomotif tersebut di Paviliun Indonesia dalam rangka World Expo 2025 di Osaka, Jepang, Kamis (11/7/2025).
“Kami sangat khawatir jika terjadi lonjakan harga atau PHK karena ini dapat memicu gejolak di sektor otomotif nasional. Oleh karena itu, saya secara khusus meminta komitmen agar tidak ada kenaikan harga dan tidak ada PHK. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan lapangan kerja,” tegas Menperin Agus.
Permintaan ini disambut positif oleh pimpinan Toyota, Suzuki, dan Daihatsu yang menyatakan komitmen mereka untuk menjaga stabilitas harga dan mempertahankan tenaga kerja di Indonesia.
Menjaga Daya Saing dan Stabilitas
Dalam pertemuan tersebut, Menperin juga membahas pentingnya menjaga daya tarik pasar otomotif domestik di tengah persaingan global. Pemerintah terus mendorong iklim investasi melalui deregulasi dan insentif fiskal.
“Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan sektor otomotif, baik dari sisi produksi maupun kesejahteraan tenaga kerjanya,” ungkap Menperin.
Menurut data Kementerian Perindustrian, industri kendaraan bermotor roda empat di Indonesia didukung oleh 32 pabrikan dengan kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun, menyerap 69.390 tenaga kerja, dan investasi mencapai Rp143,91 triliun. Untuk segmen roda dua dan tiga, terdapat 73 pabrikan dengan kapasitas produksi 10,72 juta unit, menyerap 30.310 tenaga kerja, dan investasi senilai Rp30,4 triliun.
Hingga periode Januari–Mei 2025, tercatat produksi kendaraan roda empat mencapai 459 ribu unit, penjualan 316 ribu unit, dan ekspor 192 ribu unit CBU. Sementara itu, kendaraan roda dua dan tiga memproduksi 3,37 juta unit, dengan penjualan 3,1 juta unit, dan ekspor 268 ribu unit CBU.
Dukungan untuk Prinsipal dan Permintaan Khusus
Dalam pertemuannya dengan Chairman Suzuki Motor Corporation, Osamu Suzuki, Menperin menerima masukan terkait penurunan penjualan kendaraan niaga ringan seperti Suzuki Carry. Suzuki menyampaikan komitmennya tetap mendukung pasar Indonesia tanpa melakukan PHK, meskipun menghadapi tantangan pasar.
Menanggapi hal itu, Menperin menyatakan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi kebijakan fiskal dan pengadaan kendaraan niaga untuk UMKM serta pemerintah daerah guna merangsang permintaan.
Sementara itu, pihak Toyota Motor Corporation mengusulkan adanya relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan hybrid. Meskipun beberapa varian seperti Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross telah mencapai TKDN di atas 40%, Toyota meminta agar kebijakan lebih fleksibel untuk mendorong investasi dan percepatan elektrifikasi.
Menperin menyambut positif usulan ini dan menyatakan kesiapan pemerintah untuk mempertimbangkan relaksasi secara selektif, dengan tetap menjaga arah industrialisasi nasional. Ia juga menegaskan bahwa program insentif Low Cost Green Car (LCGC) akan berlanjut hingga 2031 guna mendukung kepemilikan kendaraan yang terjangkau serta transisi menuju kendaraan ramah lingkungan.
Sinergi dan Diplomasi Industri
Kementerian Perindustrian menekankan bahwa sinergi dengan prinsipal otomotif sangat penting, khususnya dalam menghadapi transisi elektrifikasi, dinamika pasar global, dan menjaga keseimbangan antara produksi domestik dan ekspor.
“Pasar otomotif Indonesia sangat besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Kita harus jaga stabilitasnya bersama-sama,” ujar Menperin.
Pertemuan-pertemuan strategis ini merupakan bagian dari diplomasi industri pemerintah Indonesia dalam memperkuat kemitraan global, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta menjaga keberlanjutan sektor otomotif sebagai kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor manufaktur nasional.
