(Vibizmedia-Nasional) PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat pemakaian BBM subsidi mencapai 103.689.715 liter selama Semester I 2025. Jumlah tersebut setara dengan 49,42% dari total kuota BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas, yakni sebesar 209.809.000 liter untuk tahun 2025.
Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menjelaskan bahwa pemanfaatan BBM subsidi menjadi salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan layanan kereta api yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Hampir 50% kuota BBM subsidi tahun ini telah digunakan untuk pelayanan angkutan selama Semester I 2025, baik angkutan penumpang maupun barang,” ungkap Anne dalam keterangannya, pada Selasa (15/7).
Dari total penggunaan tersebut, 93,1 juta liter dialokasikan untuk layanan kereta api penumpang. Termasuk di dalamnya 8,8 juta pelanggan PSO (Public Service Obligation) yang mendapatkan subsidi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Selama Semester I 2025, KAI melayani 27,46 juta pelanggan KA Jarak Jauh dan Lokal, meningkat 7% dibanding periode yang sama pada 2024 dengan total 25,74 juta pelanggan.
Layanan PSO dengan tarif terjangkau ini terutama menyasar pelajar, pekerja harian, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus menjangkau daerah dengan akses transportasi terbatas.
Selain untuk penumpang, BBM subsidi juga menopang operasional layanan barang, antara lain KA Petikemas: 6.905.944 liter, KA Parcel: 1.780.508 liter, KA Semen: 1.541.186 liter, KA Klinker: 350.881 liter
Layanan logistik ini berperan penting menjaga kelancaran rantai pasok nasional dan mendukung pergerakan ekonomi.
Sejak Februari 2025, KAI telah sepenuhnya menggunakan Biosolar B40 untuk seluruh lokomotif dan genset. BBM ini memiliki kandungan 40% bahan nabati dari kelapa sawit yang menghasilkan emisi karbon lebih rendah serta lebih mudah diserap kembali oleh alam.
“BBM subsidi ini juga ramah lingkungan karena menggunakan jenis Biosolar B40, sejalan dengan visi KAI untuk menggerakkan transportasi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Anne.
KAI menegaskan bahwa pengelolaan subsidi BBM dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG). Manfaatnya dipastikan tepat sasaran dan tercatat secara sistematis, guna mendukung transportasi publik yang efisien, terjangkau, dan berkelanjutan.
