(Vibizmedia-Nasional) Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengumumkan pencoretan sekitar 7 juta penerima bantuan sosial (bansos) dari daftar penerima aktif. Kebijakan ini dilakukan setelah Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memutakhirkan data penerima manfaat.
“Setelah koordinasi dengan BPS, ada sekitar tujuh juta lebih yang kita keluarkan dan kita masukkan yang lainnya yang memang memerlukan bantuan,” ujar Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Selasa (15/7/2025).
Gus Ipul menegaskan bahwa pencoretan tersebut bukan berarti mengurangi jumlah penerima bansos. Kuota bansos tetap, namun dialihkan kepada kelompok masyarakat yang dinilai lebih memenuhi kriteria.
“Jadi tidak dikurangi tujuh juta itu, dialihkan sasarannya kepada mereka yang lebih berhak,” jelasnya.
Menurut Gus Ipul, nama-nama yang dicoret sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima bansos, seperti Program Bantuan Iuran (PBI) atau program bantuan sosial lainnya.
“Karena dia dianggap tidak perlu lagi mendapatkan PBI. Ada masyarakat lain yang membutuhkan. Jadi tidak memenuhi kriteria lah, gampangnya,” tuturnya.
Kemensos juga membuka ruang bagi masyarakat yang namanya dicoret untuk mengajukan sanggahan. Sanggahan dapat dilakukan melalui dinas sosial daerah lewat aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
“Jika ada sanggahan, kita siapkan mekanismenya. Itu nanti akan kita tindak lanjuti dan akan ada yang namanya reaktivasi,” papar Gus Ipul.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul membeberkan fakta bahwa sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos lainnya tidak tepat sasaran. Pemerintah kini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memperbaiki akurasi penyaluran.
“Inilah data Dewan Ekonomi Nasional 2025. Ada subsidi dan bantuan sosial yang besarannya Rp 500 triliun lebih. Di situ jelas, PKH dan sembako, PIP, untuk gas 3 kg, BBM, listrik, bansos, dan subsidi lainnya. Ditengarai, untuk PKH dan sembako itu 45 persen mistarget atau salah sasaran,” kata Gus Ipul.
Mulai tahun 2025, penyaluran bansos akan menggunakan data terbaru yang dimutakhirkan setiap tiga bulan sekali. Gus Ipul menegaskan bahwa data penerima bansos sangat dinamis karena perubahan kondisi masyarakat terjadi setiap hari.
“Ini konsekuensi dari pemerikatan. Data ini sangat dinamis, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang wafat, ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat,” katanya.
Kebijakan ini diharapkan membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus memperkuat tata kelola program bantuan pemerintah.
