(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini tidak hanya menjadi sarana distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga simpul strategis pembangunan ekonomi kerakyatan.
“Berdasarkan arahan Presiden, kebutuhan masyarakat kini dapat difasilitasi melalui KDMP. Koperasi ini menjadi ujung tombak distribusi pangan, bukan lagi sekadar lembaga simpan pinjam,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan, Tatang Yuliono, dalam forum media DIKSI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Senin (28/7/2025).
Melibatkan BUMN seperti Bulog, Telkom, dan Himbara, KDMP dihadirkan sebagai ekosistem kolaboratif yang menghubungkan produksi lokal dengan pasar, logistik, pembiayaan, hingga layanan publik seperti klinik dan apotek desa. Dengan model ini, keuntungan yang sebelumnya dinikmati tengkulak diharapkan kembali ke masyarakat.
Pemerintah menargetkan 80.000 unit KDMP di seluruh Indonesia. Setiap koperasi akan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial desa, serta membuka lebih dari 1,4 juta lapangan kerja baru bagi masyarakat, terutama generasi muda. Proyeksi ini mencakup 240 ribu pengelola koperasi, 400 ribu pengurus, 240 ribu pengawas, dan 560 ribu tenaga kerja unit usaha seperti toko, apotek, cold storage, hingga logistik.
Untuk mengikuti perkembangan zaman, KDMP juga akan bertransformasi menjadi platform e-commerce guna memasarkan produk dalam negeri secara lebih luas. Dengan dukungan infrastruktur digital dan kolaborasi lintas instansi, KDMP diharapkan mampu memperluas pasar, termasuk ekspor produk lokal desa.
Setiap unit KDMP ditargetkan mengelola transaksi harian senilai Rp5–9 juta, terutama dari penjualan beras, LPG, dan pupuk.
“KDMP akan membangkitkan perekonomian desa, dari desa, oleh desa, dan untuk Indonesia,” tegas Tatang.
