(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini mendapat dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi salah satu prioritas nasional dalam mengurangi kesenjangan akses terhadap hunian.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, hingga semester I tahun 2025, realisasi anggaran FLPP telah mencapai Rp 18,8 triliun untuk pembiayaan 115 ribu unit rumah. Guna memperluas dampak program, pemerintah juga akan mengalokasikan tambahan Rp 5 triliun untuk mendanai Subsidi Bunga Kredit (SBK) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sepanjang 2025.
“FLPP menjadi instrumen andalan APBN #UangKita untuk mengurangi kesenjangan terhadap kebutuhan perumahan bagi rakyat, memperbaiki kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, mendorong pemerataan pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Sri Mulyani dalam unggahan Instagram resminya @smindrawati, Senin (4/8/2025).
Sebagai bagian dari strategi percepatan kepemilikan rumah layak, pemerintah menaikkan target rumah subsidi FLPP dari sebelumnya 220 ribu menjadi 350 ribu unit pada 2025. Untuk mendukung target ambisius ini, total alokasi APBN untuk program FLPP ditingkatkan menjadi Rp 35,2 triliun, hampir dua kali lipat dari alokasi awal.
Selain itu, alokasi pendanaan untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) – lembaga pembiayaan sekunder perumahan – juga mengalami peningkatan, dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 6,7 triliun.
Menteri Keuangan memastikan bahwa program ini akan terus menjadi prioritas pada tahun anggaran berikutnya.
“Ini salah satu program prioritas yang akan kita lanjutkan di tahun 2026,” tegasnya.
Dengan berbagai upaya ini, pemerintah berharap bisa mempercepat akses kepemilikan rumah layak, mengurangi backlog perumahan nasional, serta menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor konstruksi dan perekonomian nasional.
