(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah terus memperkuat respons strategis terhadap isu ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan melalui sejumlah langkah konkret. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama usai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah telah mempercepat pelaksanaan operasi pasar dan distribusi bantuan pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di masyarakat.
“Masyarakat tidak usah khawatir. Kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden sebesar 1,3 juta ton. Dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua, sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360 ribu ton,” ujar Menko Pangan.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam rantai distribusi pangan.
Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Menteri Koordinator Bidang PM, Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan peluncuran lebih dari 150 sekolah rakyat pada September 2025. Program ini menyasar masyarakat di lapisan ekonomi terbawah, khususnya desil 1 kemiskinan ekstrem.
“Insyaallah paling lama September akan diresmikan 150-an lebih sekolah rakyat. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani kemiskinan di desil 1,” jelas Menko PM.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur akan menjadi tulang punggung keberhasilan program ketahanan pangan dan pendidikan rakyat.
“Misalnya dengan perbaikan irigasi, termasuk juga membangun dan merevitalisasi bangunan untuk sekolah rakyat yang menjadi program unggulan dan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Menko AHY.
Dalam sidang kabinet tersebut, Presiden Prabowo kembali menekankan urgensi pembangunan giant seawall sebagai upaya strategis melindungi wilayah pantai utara Jawa (Pantura) dari ancaman abrasi dan kenaikan permukaan laut. Menko AHY menyatakan bahwa proyek ini juga menyasar perlindungan pusat-pusat industri penting yang tersebar di kawasan tersebut.
“Bapak Presiden juga kembali menekankan pentingnya kita menyempurnakan konsep besar untuk membangun giant seawall. Ini demi melindungi puluhan juta masyarakat di Pantura serta menjaga keberlangsungan kawasan ekonomi strategis,” tegasnya.
Pemerintah akan terus menyempurnakan desain proyek tersebut dan mencari skema pendanaan berkelanjutan agar implementasi dapat dilakukan secara bertahap namun efektif.
