(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan suatu negara bergantung pada kemampuannya menguasai dan mengelola kekayaan nasional demi kemakmuran rakyat. Pesan tersebut disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR-RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut Kepala Negara, distorsi sistem ekonomi nasional yang mengabaikan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, telah memicu masalah serius, termasuk kelangkaan pangan. Ia mencontohkan anomali saat Indonesia—produsen kelapa sawit terbesar di dunia—justru pernah mengalami kelangkaan minyak goreng.
“Ini aneh sekali, tidak masuk akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang saya beri nama serakahnomics,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menilai, pengabaian Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak merata. Ia menyoroti masih adanya anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan kesulitan menjual hasil panen, rakyat yang belum memiliki rumah layak, guru yang belum dihargai, dan keluarga yang kesulitan berobat karena minim fasilitas kesehatan.
Meski demikian, dalam 299 hari pemerintahannya, Prabowo memaparkan sejumlah capaian penting. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global, sementara realisasi investasi semester I 2025 mencapai Rp942 triliun—naik 13,6 persen dibanding tahun sebelumnya—dan menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
Untuk pemerataan ekonomi, pemerintah membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Koperasi ini menjual bahan pokok bersubsidi dan menyediakan akses protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau, sekaligus menciptakan jutaan lapangan kerja.
Selain itu, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dengan aset kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS. Lembaga ini difokuskan pada investasi hilirisasi sumber daya alam dan sektor strategis untuk membuka lapangan kerja berkualitas.
Di sektor kesehatan, layanan cek kesehatan gratis telah diberikan kepada lebih dari 18 juta warga. Pemerintah juga meningkatkan kelas 66 rumah sakit di 66 kabupaten, serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat layanan medis internasional agar warga Indonesia tidak perlu berobat ke luar negeri.
“Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” tegas Presiden.
