(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menetapkan pendidikan sebagai sektor prioritas dalam delapan program nasional tahun 2026. Pemerintah mengalokasikan dana Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
“Pemerintah berkomitmen penuh memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan. Ini komitmen terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia,” tegas Prabowo dalam pidato kenegaraannya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, 15 Agustus 2025.
Anggaran Rinci Pendidikan
Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah program strategis, antara lain:
– Rp150,1 triliun untuk peningkatan fasilitas pendidikan, termasuk revitalisasi dan renovasi ribuan sekolah dan kampus.
– Rp178,7 triliun untuk gaji, tunjangan, dan penguatan kompetensi guru serta dosen.
– Perluasan beasiswa PIP bagi 21,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa.
Selain itu, program Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Garuda juga digulirkan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah marginal dan 3T (terluar, tertinggal, terdepan).
Komisi X DPR RI menyambut baik langkah ini, namun menekankan pentingnya pengawasan ketat agar dana tidak bocor dan benar-benar tepat sasaran. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait, lembaga pengawasan, serta membuka kanal aduan publik.
“Kami mendorong adanya kanal aduan terbuka sehingga masyarakat bisa langsung melaporkan jika ada ketidaksesuaian di lapangan,” kata Hetifah.
Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan alokasi tersebut sudah sesuai amanat UUD 1945. Namun, ia mengingatkan agar anggaran tidak hanya terjebak pada belanja rutin birokratis, melainkan diarahkan untuk memperkuat pelayanan pendidikan dan kesejahteraan guru.
Untuk menjamin pemerataan, Kemendikdasmen bersama Komisi X DPR RI menyiapkan skema tambahan bagi daerah 3T. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang terintegrasi dengan BPS dan Kemensos digunakan untuk memetakan prioritas renovasi sekolah.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, menegaskan revitalisasi sekolah tidak lagi menunggu kebutuhan terpenuhi seluruhnya. Renovasi akan dilakukan bertahap dengan fokus pada kebutuhan mendesak, termasuk pemasangan panel surya di 1.625 sekolah di daerah terpencil.
Pemerintah juga meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur Pendidikan (SIMIP), platform digital untuk memantau perkembangan proyek sekolah secara real-time. Masyarakat dapat melihat alokasi anggaran, progres pembangunan, hingga melaporkan ketidaksesuaian di lapangan.
Pengamat kebijakan publik menilai program revitalisasi sekolah ini sebagai langkah strategis untuk pemerataan kualitas pendidikan. Dengan fasilitas yang layak, guru sejahtera, dan digitalisasi pembelajaran, program ini diyakini akan memutus rantai kemiskinan dan menyiapkan generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Ini bukan sekadar memperbaiki atap bocor atau dinding retak, tapi mentransformasi seluruh ekosistem pendidikan. Setiap anak, di mana pun berada, harus bisa belajar di ruang kelas yang layak,” ujar Gogot.
Dengan dukungan anggaran terbesar dalam sejarah, transparansi pengawasan, dan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah optimistis cita-cita besar mencerdaskan kehidupan bangsa akan tercapai secara merata.
