Kapasitas PLTS Atap Capai 538 MWp, Pemerintah Targetkan 1 GW Akhir 2025

0
28
PLTS Oelpuah
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Oelpuah, Nusa Tenggara Timur. FOTO: VIBIZMEDIA.COM/MARULI SINAMBELA

(Vibizmedia-Nasional) Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perindustrian (RKAKL) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (3/9).

Agus mengungkapkan, pelaksanaan APBN Kemenperin tahun 2025 memiliki pagu total Rp2,54 triliun dengan nilai blokir anggaran Rp576,42 miliar, sehingga pagu efektif hanya Rp1,96 triliun. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi anggaran mencapai 58,39 persen.

“Sebagian besar kegiatan baru terealisasi pada semester II, dan mayoritas program saat ini sedang dalam tahap penyelesaian fisik. Meski terdapat keterbatasan, kami berupaya mengoptimalkan anggaran agar target pembangunan industri tetap tercapai,” ujar Agus.

Untuk tahun 2026, pagu anggaran Kemenperin ditetapkan sebesar Rp2,50 triliun, turun 1,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut dialokasikan untuk fungsi pendidikan sebesar Rp685,9 miliar guna pengembangan SDM industri, serta fungsi ekonomi Rp1,82 triliun untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing sektor industri.

Kemenperin juga merancang sejumlah program prioritas, di antaranya penguatan industri kecil dan menengah (IKM), hilirisasi sumber daya alam, akselerasi ekspor produk industri, inovasi dan teknologi, percepatan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri halal, serta pembangunan kawasan industri.

Agar target dapat tercapai lebih optimal, Kemenperin mengusulkan tambahan anggaran Rp1,46 triliun. Dengan tambahan itu, total pagu 2026 akan meningkat menjadi Rp3,97 triliun untuk membiayai 222 kegiatan strategis.

Beberapa kegiatan yang akan dibiayai tambahan anggaran tersebut antara lain partisipasi Indonesia sebagai Partner Country pada Pameran Industri Internasional INNOPROM 2026 di Rusia, pengadaan peralatan laboratorium pendukung penerapan SNI wajib, serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan vokasi.

“Keikutsertaan Indonesia pada INNOPROM 2026 merupakan langkah strategis memperkuat hubungan industri dengan Rusia. Ini melanjutkan kesuksesan Hannover Messe 2023 yang menghasilkan komitmen investasi Rp30 triliun dari 19 kerja sama, atau lebih dari 200 kali lipat dari anggaran keikutsertaan sebesar Rp140 miliar,” jelas Agus.

Selain itu, anggaran tambahan juga akan digunakan untuk mendukung hilirisasi SDA, sertifikasi dan adopsi teknologi bagi IKM, restrukturisasi mesin dan peralatan industri, serta penyelenggaraan pendidikan vokasi di berbagai tingkatan.

Di hadapan Komisi VII DPR RI, Menperin menegaskan pentingnya dukungan legislatif terhadap rencana kerja tahun 2026. “Kami berharap dukungan penuh dari pimpinan dan anggota dewan agar percepatan pembangunan industri nasional dapat terwujud. Industri adalah motor penggerak ekonomi kita, dan keberlanjutannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku industri, serta dukungan DPR RI,” pungkasnya.