(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memaparkan rencana kerja dan anggaran tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (4/9/2025). Kementerian PKP mengusulkan pagu sebesar Rp10,89 triliun untuk pembangunan 406.457 unit rumah dan berbagai program pendukung.
Dari total anggaran, Rp8,9 triliun atau 81 persen dialokasikan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Angka ini melonjak 773,5 persen dibanding 2025, dari Rp1,02 triliun (45.073 unit) menjadi Rp8,9 triliun untuk 400 ribu unit rumah. “Peningkatan ini sesuai arahan Presiden dan aspirasi DPR agar program lebih berpihak pada masyarakat serta mampu membuka lapangan kerja,” ujar Menteri Ara.
Selain BSPS, Kementerian PKP juga menyiapkan program strategis lain:
- Rumah Susun: Rp375,32 miliar untuk 796 unit (21 tower).
- Rumah Khusus: Rp249,43 miliar untuk 654 unit, termasuk pascabencana dan cadangan Panel RISHA (naik 8,55% dari 2025).
- PSU Rumah Umum: Rp29,08 miliar untuk 2.007 unit di pesisir, perkotaan, dan perdesaan (naik 40,78%).
- Permukiman Kumuh & Sanitasi: Rp155,85 miliar untuk 225 hektar di 15 lokasi dan 3.000 unit sanitasi (naik 77,82%).
- Dukungan Manajemen: Rp981,90 miliar untuk gaji 3.791 pegawai, operasional 60 satker, dan evaluasi program.
Menteri Ara menegaskan, BSPS akan menjadi program andalan untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini mencapai 9,9 juta unit. Sementara program lain akan memastikan pembangunan perumahan lebih merata dan berkelanjutan.
Hingga 29 Agustus 2025, realisasi anggaran Kementerian PKP tercatat Rp1,345 triliun atau 28,42 persen. Ara juga mengumumkan rencana peluncuran 25 ribu rumah subsidi bulan ini yang akan diresmikan Presiden, serta akad massal 50 ribu rumah subsidi pada November mendatang.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap prioritas anggaran Kementerian PKP. “Dari Rp10 triliun, sebesar Rp8,9 triliun atau 81 persen untuk BSPS. Ini langkah yang tepat,” ujarnya.
