(Vibizmedia – Surakarta) Di tengah era serba digital, cara membayar transportasi umum ikut mengalami transformasi. Pemerintah kini menempatkan digitalisasi pembayaran sebagai pilar utama integrasi transportasi nasional, bukan sekadar layanan tambahan.
Dalam forum transportasi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Selasa (2/9/2025), Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Risal Wasal, menegaskan sistem pembayaran digital dapat menekan biaya hidup sekaligus memperlancar mobilitas. “Biaya transportasi kita masih 12,46 persen dari total biaya hidup, sementara standar Bank Dunia idealnya tidak lebih dari 10 persen. Integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat akan meringankan beban itu,” ujarnya.
Data BPTJ mencatat, pergerakan masyarakat di Jabodetabek mencapai lebih dari 75 juta perjalanan per hari. Tanpa integrasi, waktu tempuh dan biaya perjalanan akan semakin membebani pengguna. Melalui sistem tap-in dan tap-out terintegrasi, data perjalanan juga dapat dimanfaatkan pemerintah untuk perencanaan kapasitas, subsidi tarif, serta peningkatan kualitas layanan.
Risal menekankan, integrasi tidak boleh berhenti di kota besar. Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) juga harus terhubung agar arus barang dan distribusi logistik lebih lancar. “Tugas kita memastikan semuanya seamless, bukan hanya mobilitas orang, tapi juga barang,” jelasnya.
Jakarta saat ini sudah menerapkan integrasi tarif pada layanan TransJakarta, MRT, dan LRT, dengan tarif maksimal Rp10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam. Ke depan, integrasi akan diperluas ke KAI Commuter dan LRT Jabodebek sebagai langkah menuju sistem transportasi nasional yang lebih efisien.
