(Vibizmedia-Nasional) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah meningkatkan langkah antisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah masing-masing. Arahan tersebut dituangkan dalam dua surat edaran yang dikeluarkan pada awal September 2025.
Surat edaran pertama, Nomor 300.1.4/e.1/BAK tanggal 3 September 2025, menekankan optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA, Tito mengingatkan bahwa Satlinmas memiliki peran strategis dalam menjaga ketenteraman masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
“Meningkatkan peran serta anggota Satuan Pelindungan Masyarakat di desa/kelurahan untuk membantu terciptanya kondusifitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah,” tegas Tito dalam keterangan tertulis, Senin (8/9/2025).
Tito mendorong agar Satlinmas lebih aktif mendukung Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), termasuk menggiatkan kembali Pos Ronda di RT dan RW. Ia juga meminta setiap potensi gangguan segera dilaporkan melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelindungan Masyarakat (SIM Linmas) sebagai bagian dari Satu Data Nasional.
Sementara itu, surat edaran kedua, Nomor 000.10.3/e-748/Polpum tanggal 2 September 2025, menyoroti antisipasi dampak aksi unjuk rasa. Melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Bahtiar, Tito memberikan arahan kepada kepala daerah selaku Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan camat sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
Ia meminta Forkopimda meningkatkan peran aktif melalui pertemuan rutin, langkah deteksi dini, serta melibatkan berbagai pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik, sekaligus mengantisipasi berita bohong, ujaran kebencian, maupun tindakan provokatif,” jelas Tito.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya komunikasi sosial dengan memanfaatkan forum kemitraan, antara lain Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Dengan komunikasi tersebut, ia berharap terbangun sinergi yang kuat untuk menciptakan suasana damai dan harmonis.
Tito juga mengingatkan pentingnya koordinasi dengan aparat keamanan terkait deteksi dini, cegah dini, dan cipta kondisi. Di sisi lain, kepala daerah dan camat didorong untuk menyebarkan pesan perdamaian dan kesejukan, serta mengadakan kegiatan bermanfaat bagi masyarakat, mulai dari forum dialog, kegiatan keagamaan, hingga bakti sosial dan pasar murah.
