(Vibizmedia-Nasional) Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui subholding PTPN IV PalmCo mencatatkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor perkebunan. Sepanjang 2024, PalmCo berhasil menyetor pajak dan pungutan sebesar Rp4,1 triliun—angka tertinggi sejak perusahaan beroperasi.
Capaian tersebut melesat dibandingkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp1,83 triliun pada 2023 dan Rp1,81 triliun pada 2022. Dengan demikian, total kontribusi fiskal PalmCo dalam tiga tahun terakhir mencapai lebih dari Rp7,7 triliun.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menegaskan bahwa lonjakan ini merupakan buah dari transformasi pasca restrukturisasi dan penguatan tata kelola perusahaan.
“Kontribusi pajak bukan hanya kewajiban, tetapi bagian dari peran aktif kami dalam pembangunan nasional. Melalui dana publik yang dihasilkan, PalmCo ikut membiayai berbagai program pembangunan negara,” ujar Jatmiko di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Adapun rincian pembayaran pajak PalmCo meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dan keluaran sebesar Rp3,2 triliun dalam tiga tahun terakhir, Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar Rp2,95 triliun, serta pungutan ekspor lebih dari Rp152 miliar. Selain itu, setoran PPh Pasal 21 dari gaji karyawan meningkat hingga Rp406 miliar pada 2024.
Kontribusi di tingkat daerah juga terlihat dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak tajam menjadi Rp402 miliar pada 2024, dibandingkan Rp90 miliar pada 2023. “Ini berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pelayanan publik seperti pendidikan dan infrastruktur,” jelas Jatmiko.
Ke depan, PalmCo menargetkan penguatan kinerja keuangan melalui optimalisasi produktivitas dan efisiensi biaya, dengan sasaran rasio Return on Assets (ROA) sebesar 7,5 persen dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Perusahaan juga berkomitmen meningkatkan akuntabilitas melalui digitalisasi proses pajak serta koordinasi dengan otoritas fiskal.
Catatan kontribusi fiskal PalmCo ini menegaskan peran penting BUMN perkebunan, tidak hanya sebagai motor pertumbuhan bisnis, tetapi juga sebagai pilar pembangunan nasional berkelanjutan.
