(Vibizmedia – Jakarta) Dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dan daerah menghadapi tantangan pendanaan kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) serta Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan Seminar Inovasi Pendanaan Bencana pada Rabu (10/9/2025).
Mengusung tema “Pemanfaatan Pooling Fund Bencana dan Dana Perubahan Iklim untuk Meningkatkan Resiliensi Lokal dan Nasional”, seminar ini menjadi bagian dari rangkaian The 4th Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) di Jakarta International Expo. Tujuannya adalah memperluas wawasan, memperkuat kapasitas daerah, serta meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya instrumen pendanaan bencana yang cepat, efektif, dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menegaskan bahwa pemerintah bersama Bank Dunia tengah menyiapkan implementasi Pooling Fund Bencana agar pemanfaatannya semakin luas. Ia menyebut inovasi ini harus difokuskan pada kebutuhan primer, bukan sekadar keuntungan finansial, tetapi untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.
Raditya juga menekankan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Salah satu langkah antisipasi adalah menyiapkan pola investasi yang matang, termasuk melalui skema pendanaan bersama tersebut.
Seminar ini menghadirkan pakar, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, NGO/INGO, akademisi, dan pelaku usaha. Dengan keterlibatan lintas sektor, diharapkan terbentuk ruang dialog untuk memperdalam pemahaman publik mengenai mekanisme pembiayaan risiko bencana yang sedang dikembangkan pemerintah.
Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kemenkeu, Suska, menegaskan bahwa Pooling Fund Bencana tidak akan mengurangi alokasi dana penanggulangan bencana yang sudah ada. Mekanisme partisipasi pemerintah daerah, lanjutnya, masih dalam tahap perumusan.
Sementara itu, Ketua Tim Asuransi dan Perlindungan Sosial Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kemenkeu, Roki Gangsar Winoto, menjelaskan adanya kajian transfer risiko dengan mekanisme multilayering agar pembiayaan bencana lebih adaptif dan terstruktur.
Dari sisi teknis, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, menerangkan alur proses penyaluran dana, mulai dari pengajuan proposal, penelaahan, verifikasi, hingga evaluasi untuk memastikan ketepatan sasaran. Hal senada disampaikan Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, yang menekankan pentingnya tata kelola akuntabel demi menjaga stabilitas fiskal negara.
Operations Manager World Bank, Alanna L. Simpson, menilai tantangan terbesar bukan hanya ketersediaan dana, melainkan juga kemampuan memanfaatkannya secara efektif. Ia menambahkan, tata kelola Pooling Fund Bencana di Indonesia sudah berada di jalur yang tepat, dengan menekankan integritas, akuntabilitas, dan transparansi.
Acara ini diikuti lebih dari 650 peserta, baik secara luring maupun daring. Kehadiran Pooling Fund Bencana dalam ADEXCO 2025 menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan manfaat nyata mekanisme ini kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
