(Vibizmedia-Nasional) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berpartisipasi aktif dalam proses negosiasi rancangan Deklarasi Menteri Kelompok Kerja (Pokja) Pengurangan Risiko Bencana (PRB) G20, yang akan menjadi salah satu keluaran penting menuju KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025.
Sebagai focal point penanggulangan bencana, BNPB mewakili Pemerintah Indonesia dalam negosiasi yang digelar secara daring pada 16, 17, 25, dan 26 September 2025. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Dr. Raditya Jati, yang menyampaikan sejumlah masukan pada bagian pembuka serta poin-poin deklarasi. Masukan tersebut mendapat dukungan dari negara-negara anggota G20 dan negara tamu, antara lain India, Inggris, Norwegia, dan Republik Rakyat Tiongkok.
“Kami menegaskan kembali bahwa resiliensi berkelanjutan merupakan kunci untuk menjaga capaian pembangunan, melindungi masyarakat, serta memastikan upaya kolektif kita dalam pengurangan risiko bencana tetap adaptif, inklusif, dan berorientasi pada masa depan,” ujar Raditya dalam forum virtual pada Selasa (16/9).
Rancangan deklarasi yang tengah dibahas memuat 12 poin komitmen bersama, hasil usulan negara-negara anggota G20 dan organisasi internasional dalam Pokja PRB. Dokumen tersebut menekankan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan isu sentral untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, tangguh, serta mampu menjaga stabilitas ekonomi dan kemakmuran, terutama bagi negara-negara paling rentan.
Tema yang diusung Pokja PRB G20 tahun ini, yakni “Solidaritas, Kesetaraan, dan Keberlanjutan”, menjadi landasan bagi pembahasan komitmen tersebut.
Rancangan nol deklarasi akan difinalisasi pada pertemuan teknis Pokja PRB G20 di Cape Town, Afrika Selatan, 8–10 Oktober 2025, dan selanjutnya diadopsi dalam Pertemuan Tingkat Menteri Pokja PRB G20 pada 12–13 Oktober 2025. Hasil akhir deklarasi ini kemudian akan diserahkan sebagai masukan resmi ke KTT G20.
Negosiasi rancangan deklarasi diikuti oleh berbagai negara, termasuk Australia, Brasil, India, Inggris, Kanada, Norwegia, dan Singapura, serta melibatkan organisasi internasional seperti WFP, FAO, Uni Eropa, dan Uni Afrika.
