(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (19/9). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan perkembangan program prioritas Kementerian Sosial, khususnya penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran.
Mensos Saifullah menjelaskan, langkah strategis yang ditempuh pemerintah adalah penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). DTSEN menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya dipakai oleh Kementerian Sosial. Data baru ini telah diverifikasi, divalidasi, dan diperingkat dari desil 1 hingga 10 untuk memastikan penyaluran lebih terarah.
“Kami lakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil ground check bersama BPS, ditemukan 1,9 juta keluarga yang tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos, dan untuk itu dialihkan kepada mereka yang lebih berhak,” jelas Saifullah.
Selain itu, Kementerian Sosial juga menelusuri penerima bansos yang diduga terlibat perjudian daring (judol). Saifullah menegaskan, penerima bansos yang terbukti aktif bermain judol akan dicoret dari daftar penerima.
“Bagi yang sudah terbukti bermain judol tidak akan bisa menerima bansos lagi. Kecuali yang sangat membutuhkan, itu pun harus daftar ulang melalui desa, kelurahan, atau aplikasi yang sudah kami siapkan bersama Dinas Sosial setempat,” tegasnya.
Hingga triwulan ketiga 2025, penyaluran bansos telah mencapai lebih dari 75 persen. Presiden Prabowo menekankan bahwa bansos harus dipahami sebagai dukungan sementara, sementara penerima diarahkan mengikuti program pemberdayaan agar mandiri secara ekonomi.
“Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya,” kata Saifullah mengutip arahan Presiden.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga meminta penguatan program lain, antara lain penyediaan makan dua kali sehari bagi 35 ribu penyandang disabilitas, pemenuhan gizi untuk lansia terlantar di atas 75 tahun, serta berbagai inisiatif peningkatan keterampilan dan akses usaha.
Lebih lanjut, Kementerian Sosial akan menggandeng dunia usaha, filantropi, dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Kolaborasi juga akan dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait kebutuhan anggaran tambahan.
“Sehingga tiap tahunnya bisa lebih terukur, siapa yang graduasi, siapa yang naik kelas,” pungkas Saifullah.
