(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah daerah (Pemda) didorong untuk memanfaatkan big data guna mempercepat transformasi digital, khususnya dalam tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria dalam Seminar Nasional bertema “Mengoptimalkan Big Data dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Mendukung Akselerasi Transformasi Digital” di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Yogyakarta, Kamis (18/9/2025).
“Pemanfaatan big data memungkinkan lompatan besar di sektor publik. Dengan akurasi dan kecepatan yang dimilikinya, big data dapat mempercepat eksekusi layanan publik,” ujar Nezar.
Menurutnya, ketersediaan infrastruktur digital telah menghasilkan data dalam jumlah besar yang berpotensi memperkuat akuntabilitas kebijakan publik jika dikelola dengan baik. “Konektivitas pemerintah sudah menjangkau 97 persen wilayah berpenghuni. Penetrasi internet mencapai sekitar 80 persen dari populasi, atau sekitar 222 juta jiwa. Semua aktivitas digital ini menghasilkan data berharga bagi pengambilan kebijakan,” ungkapnya.
Nezar menekankan pentingnya konsolidasi data melalui inisiatif Satu Data Indonesia untuk memastikan kualitas data yang digunakan pemerintah. “Kesalahan membaca data dapat berimplikasi pada kebijakan yang dihasilkan. Karena itu, integrasi data melalui portal Satu Data Indonesia harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Meski membuka peluang besar, Nezar mengingatkan adanya ancaman serius berupa kebocoran data dan rendahnya kesadaran keamanan siber di sejumlah daerah. Ia mencontohkan peristiwa serangan siber ke Pusat Data Nasional yang berawal dari lemahnya keamanan di salah satu kabupaten akibat penggunaan kata sandi sederhana.
Lebih lanjut, ia menyebutkan dua strategi optimalisasi tata kelola big data, yakni kemitraan publik–swasta serta pelibatan masyarakat melalui citizen generated data dan crowdsourcing. “Keduanya dapat mendukung pengelolaan big data, dengan catatan perlindungan data pribadi tetap diutamakan,” jelas Nezar.
Sebagai contoh praktik baik, ia menyinggung Kabupaten Sumedang yang sukses menurunkan angka stunting melalui platform digital untuk memantau kondisi ibu hamil dan asupan gizi. “Pemantauan intensif berbasis data terbukti efektif menekan angka stunting secara signifikan,” katanya.
Untuk memperkuat inovasi digital, Nezar mendorong pembentukan data labs sebagai ruang eksperimental bagi pemerintah daerah dalam menguji solusi teknologi sesuai kebutuhan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital Kementerian Komdigi, Mira Tayyiba.
