(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan penurunan angka kemiskinan relatif menjadi 4,5% pada 2029. Untuk mencapai target ambisius ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam audiensi bersama para pemimpin daerah di Kantor Kementerian Sosial pada hari ini.
Agus Jabo menyampaikan bahwa seluruh usulan program daerah yang sejalan dengan strategi nasional pengentasan kemiskinan akan segera dijalankan. Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan, “Silakan teknisnya dikonsultasikan dengan pelaksana. Untuk urusan rumah layak huni bisa langsung ke PKP, sementara program lainnya akan dikoordinasikan sesuai bidang masing-masing. Harapan kami, masyarakat Indonesia bisa segera keluar dari kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun depan,” katanya.
Agus Jabo menjelaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos) mengacu pada tiga mandat utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan bantuan sosial. Menurutnya, keberhasilan program pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada data yang akurat dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
“Presiden selalu menekankan dua hal penting. Pertama, kita harus bekerja berdasarkan data dan kedua, bantuan sosial harus tepat sasaran,” ujar Agus Jabo. Ia menambahkan, sebesar apapun anggaran bantuan sosial (Bansos), jika datanya tidak jelas, maka bantuan tersebut tidak akan efektif. Dengan adanya DTSEN, pemerintah dapat mengetahui secara terperinci jumlah orang miskin di Indonesia, alamat lengkap, serta profil mereka, sehingga memudahkan penyaluran bantuan yang lebih tepat dan efektif.
Agus Jabo juga menyoroti program Sekolah Rakyat, yang menjadi prioritas Presiden. Program ini merupakan bentuk intervensi negara untuk anak-anak dari keluarga miskin agar mereka dapat mengakses pendidikan yang layak dan memutus rantai kemiskinan. “Pak Presiden ingin melalui Sekolah Rakyat, transmisi kemiskinan bisa diputus. Orang tua siswa juga sering bercerita pada saya, bahwa mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk menyekolahkan anaknya tanpa Sekolah Rakyat,” jelas Agus Jabo.
Selain itu, pemberdayaan sosial juga menjadi fokus dalam pengentasan kemiskinan. Dengan slogan “Bantuan Sosial Sementara, Pemberdayaan Selamanya”, Kemensos berupaya agar penerima bansos dapat mandiri melalui usaha produktif. “Contohnya di Banyumas, hasil kerajinan dari eceng gondok di desa tersebut diekspor hingga ke Amerika,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Ari Yuswandi, merespons positif arahan dari Agus Jabo. Ia mengungkapkan bahwa Sumatera Barat telah memulai program Sekolah Rakyat di tiga lokasi, yakni dua di Padang dan satu di Solok, serta sedang merencanakan lahan permanen di beberapa daerah lainnya. “Kami juga tengah menyiapkan beberapa usulan lahan permanen di Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, dan Solok. Tahun ini masih dalam tahap perencanaan dengan beberapa lokasi yang sudah dipersiapkan,” katanya.
Ari juga menambahkan bahwa program pemberdayaan sosial mulai berkembang di Sumatera Barat, di mana banyak masyarakat miskin yang sudah berusaha mandiri, meski tetap membutuhkan penguatan.
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, juga menyatakan kesiapannya untuk mempercepat pemenuhan dokumen pendukung untuk pendirian Sekolah Rakyat rintisan dan permanen. “Kami akan segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar program ini dapat segera berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menyampaikan kebutuhan mendesak akan pembangunan 1.000 unit rumah untuk masyarakat pesisir yang terdampak bencana. Ia juga menambahkan, pihaknya telah menyiapkan lahan sekitar 7 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Menanggapi hal ini, Agus Jabo mengarahkan agar Pemda Bone Bolango segera mengajukan proposal untuk membangun Kampung Siaga Bencana di wilayah rawan banjir. “Nantinya akan ada lumbung serta penyediaan kebutuhan darurat seperti makanan, tenda, dan alat tidur. Proposal bisa langsung diajukan,” pungkasnya.
Dengan adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta implementasi program yang terintegrasi dan berbasis data, target pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2026 dapat tercapai. Program-program seperti Sekolah Rakyat dan pemberdayaan sosial diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang, yang tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri.
