Pemerintah Tegaskan Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun, Termasuk Satu Tahun Prasekolah

0
149
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemendikdasmen, Nia Nurhasanah, dalam forum dialog Kemendikdasmen bersama media. (Foto: Infopublik.id)

(Vibizmedia- Jakarta) Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan program wajib belajar 13 tahun, yang mencakup pendidikan dasar, menengah, serta tambahan satu tahun prasekolah. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan pemerataan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia, sejalan dengan amanat UUD 1945 dan target SDGs 2030.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemendikdasmen, Nia Nurhasanah, dalam dialog bersama media di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

“Wajib belajar 13 tahun adalah upaya kolektif untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua. Satu tahun prasekolah menjadi pondasi penting agar anak siap secara kognitif, sosial, dan emosional sebelum memasuki jenjang SD,” ujar Nia.

Ia menegaskan, program ini memiliki landasan hukum kuat sebagaimana tercantum dalam MPJPM 2025–2045 dan masuk dalam RPJMN 2025–2029. Pemerintah juga tengah menyiapkan grand design wajib belajar prasekolah melalui koordinasi dengan sedikitnya 15 kementerian/lembaga.

Strategi implementasi dibagi ke dalam tiga fokus  utama:

  1. Akses – pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas, integrasi PAUD–SD satu atap, serta penegerian PAUD khususnya di daerah 3T.
  2. Mutu – peningkatan akreditasi, pemenuhan standar nasional PAUD, penguatan kompetensi guru, serta kurikulum berbasis STEM, bahasa ibu, karakter, dan literasi digital.
  3. Tata Kelola – sinkronisasi regulasi, penyusunan NSPK, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan dukungan anggaran.

“Fase awal dimulai dengan satu tahun prasekolah sebagai bagian dari wajib belajar. Ini krusial untuk memastikan transisi anak dari PAUD ke SD berjalan menyenangkan dan bermakna,” jelasnya.

Nia menekankan, keberhasilan program ini membutuhkan partisipasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi profesi, dunia usaha, filantropi, hingga peran aktif Bunda PAUD.

“Bunda PAUD terbukti mampu menggerakkan lintas perangkat daerah dan komunitas. Kami akan memberikan apresiasi atas kiprah mereka yang konsisten memperjuangkan PAUD di daerah,” tambahnya.

Saat ini, Kemendikdasmen telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 75 organisasi untuk mendukung implementasi pendidikan anak usia dini di berbagai daerah.

Program wajib belajar 13 tahun dipandang sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia. Data menunjukkan, anak yang mengikuti PAUD memiliki kemampuan literasi, numerasi, dan motivasi belajar lebih baik dibandingkan dengan yang tidak.

“Kampanye pentingnya PAUD harus menjadi gerakan bersama. Dengan dukungan semua pihak, anak-anak Indonesia akan tumbuh cerdas, sehat, dan berkarakter,” tutup Nia.