(Vibizmedia – Jakarta) Hunian layak masih menjadi mimpi bagi jutaan keluarga Indonesia. Data Susenas 2023 mencatat, ada sekitar 9,9 juta rumah tangga belum memiliki rumah, sementara 26,9 juta lainnya tinggal di rumah tidak layak huni.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan Program 3 Juta Rumah.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III, Yenni Sofyan Mora, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk kebijakan afirmatif yang memberi kemudahan nyata bagi masyarakat.
“Karpet merah ini berarti ada fasilitas khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mulai dari PBG gratis, pembebasan BPHTB, hingga PPN ditanggung pemerintah. Semua demi meringankan biaya kepemilikan rumah,” jelas Yenni dalam forum literasi media IGID Menyapa di Riau, Kamis (25/9/2025).
Selain memudahkan masyarakat, program ini juga memberi kepastian bagi pengembang perumahan dengan proses perizinan yang lebih sederhana. Dengan begitu, suplai hunian layak dapat dipercepat.
“Rumah adalah hak dasar. Melalui karpet merah ini, akses terhadap hunian layak tidak lagi sulit bagi rakyat kecil,” tegasnya.
Program 3 Juta Rumah menargetkan pembangunan dan renovasi hingga tiga juta unit rumah pada 2029, mencakup kawasan perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Implementasinya dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, melibatkan pemerintah pusat dan daerah, pengembang, swasta, serta masyarakat.
