(Vibizmedia – Jakarta) Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada 2025, Pemerintah meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5. Paket ini terdiri atas 8 program akselerasi yang dijalankan pada 2025, 4 program lanjutan di 2026, serta 5 program andalan untuk memperluas penyerapan tenaga kerja.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis stimulus ini akan mempercepat laju Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat diyakini akan berdampak positif pada penerimaan pajak dan defisit anggaran.
“PDB tumbuh lebih cepat, tax-nya ikut naik, sehingga dampaknya ke defisit cenderung netral bahkan positif,” ujar Menkeu di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Salah satu program prioritas adalah bantuan pangan dengan alokasi anggaran Rp7 triliun. Dana tersebut diambil dari pos belanja yang biasanya tidak terserap optimal di akhir tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per keluarga akan disalurkan pada Oktober–November 2025. Pemerintah akan mengevaluasi efektivitas program ini pada Desember mendatang.
Bantuan Pangan Dijamin Layak Konsumsi
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, memastikan seluruh bantuan pangan dari Bulog dalam kondisi baik. Hal ini menanggapi temuan 1.200 ton beras Bulog di Maluku Utara yang mengalami penurunan mutu akibat lama disimpan sejak 2024.
Menurut Arief, Bulog rutin melakukan perawatan stok, seperti fumigasi, pembersihan dengan blower, dan reprocessing untuk memastikan kualitas tetap layak konsumsi. Ia juga menekankan pentingnya standar panen dan pascapanen, salah satunya menjaga kadar air beras maksimal 14 persen sebelum digiling dan disimpan.
Ke depan, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan tambahan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
Langkah ini menjadi bagian dari 17 paket kebijakan ekonomi 2025–2026 yang bertujuan meringankan beban rumah tangga miskin, memperkuat ketahanan pangan keluarga, serta menjaga stabilitas inflasi nasional.
