(Vibizmedia – Lombok, NTB) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pelayaran (KPLP) menggelar Temu Manajemen Fasilitas Pelabuhan Indonesia 2025 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, untuk mendorong konsistensi penerapan International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code).
Dalam siaran resminya, Selasa (30/9/2025), Dirjen Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan pentingnya konsistensi penerapan ISPS Code di Indonesia. Hingga Agustus 2025, dari 2.611 fasilitas pelabuhan di Indonesia, baru 457 yang telah menerapkan ISPS Code.
“Indonesia sebagai anggota IMO dan negara dengan jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka harus berperan aktif menjaga keamanan maritim. Angka penerapan ISPS Code harus terus meningkat melalui percepatan, pembinaan, serta dukungan teknologi dan inovasi terbaru,” ujar Masyhud.
Ia menekankan, keberhasilan penerapan ISPS Code juga menjadi bukti kredibilitas Indonesia di mata dunia. “Kapal asing menilai kepatuhan kita sebagai jaminan keamanan dari pemerintah Indonesia. Karena itu, implementasi ISPS Code harus terus berkembang sesuai dinamika global,” lanjutnya.
Dirjen Masyhud turut mengapresiasi Direktorat KPLP dan para auditor ISPS Code yang telah berkomitmen selama 21 tahun dalam mengawal standar keamanan pelabuhan.
Sementara itu, Direktur KPLP, Capt. Hendri Ginting, menyoroti tantangan baru dalam keamanan pelabuhan, termasuk serangan siber dan penggunaan drone. “Jika dulu tantangan hanya sebatas kompetensi personel dan peralatan, kini serangan siber bahkan pernah melumpuhkan salah satu terminal di Pelabuhan Tanjung Priok,” jelasnya.
Capt. Hendri juga menyebut implementasi ISPS Code di Indonesia masih rendah, baru 17,5 persen. Ia menegaskan perlunya percepatan, pembinaan, serta peningkatan peran Port Facility Security Officer (PFSO) yang dinilai belum maksimal dalam pelaksanaan drill, kaji ulang PFSA & PFSP, maupun audit internal.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun koordinasi lebih baik antar-pengelola fasilitas pelabuhan, penyamaan persepsi, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman, termasuk serangan siber.
“Kami mengajak peserta aktif berdiskusi dan membawa pulang pengetahuan baru yang bisa langsung diterapkan di fasilitas pelabuhan masing-masing,” pungkasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh pengelola fasilitas pelabuhan, asosiasi, serta narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Asosiasi Penerbangan Drone Indonesia (APDI).
