Keselamatan Jalan, ODOL, dan Transportasi Perkotaan Jadi Prioritas Kemenhub

0
249
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, (Foto Kemenhub)

(Vibizmedia – Jakarta) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat) menetapkan tiga isu strategis yang menjadi fokus transportasi darat tahun 2025: keselamatan jalan, penanganan kendaraan over dimension over load (ODOL), serta pengembangan transportasi perkotaan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan urgensi keselamatan jalan terlihat dari data Korlantas Polri 2024. Sepeda motor masih mendominasi kecelakaan dengan korban lebih dari 200 ribu orang, disusul angkutan barang dengan 27 ribu korban jiwa. “Keselamatan jalan butuh kolaborasi pusat dan daerah. Pemerintah pusat menyiapkan regulasi dan infrastruktur, sementara daerah wajib konsisten melaksanakan uji berkala kendaraan,” ujarnya pada Rakornis Bidang Perhubungan Darat di Kantor Pusat Kemenhub, Selasa (30/9/2025).

Isu kedua adalah penanganan ODOL. Tahun ini, koordinasi penanganan dipimpin Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Aan menekankan pentingnya integrasi data antara Korlantas Polri, Jasa Marga, Ditjen Bina Marga, hingga operator pelabuhan sebagai dasar pengawasan. Program bebas ODOL ditargetkan penuh berlaku pada 2027, dengan tahapan melalui Rencana Aksi Nasional (RAN).

Transportasi perkotaan menjadi isu ketiga. Program Buy The Service yang sejak 2020 melayani 92 juta penumpang kini sebagian pengelolaannya dialihkan ke pemerintah daerah. “Sebanyak 72 persen pengguna Teman Bus beralih dari sepeda motor, dan 23 persen dari mobil pribadi. Ini bukti transportasi massal efektif mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi,” jelas Aan.

Sejumlah pihak turut memberi pandangan. Deputi Kemenko Infrastruktur, Odo Manuhutu, menekankan perlunya keseimbangan peran pemerintah, pelaku usaha, dan pengemudi dalam mengatasi ODOL. Kasubdit Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Pol Matrius, menyebut strategi yang dijalankan mencakup sosialisasi, patroli, hingga penegakan hukum. Sementara Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono, menekankan perlunya kebijakan mitigasi ekonomi agar sektor usaha dan pengemudi tidak terbebani.

Aan menegaskan, ketiga isu tersebut bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut keselamatan manusia, efisiensi logistik, hingga kualitas hidup masyarakat perkotaan. “Transportasi darat adalah denyut nadi mobilitas dan ekonomi nasional. Penanganannya harus serius dan konsisten,” pungkasnya.