(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Komitmen tersebut disampaikan usai pelantikan Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Ketua Komite Velix Vernando Wanggai oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10).
Dalam sambutannya, Gubernur Matius Fakhiri menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan dan menegaskan tekadnya untuk menjadikan momentum pelantikan ini sebagai awal kerja nyata membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan.
“Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun Tanah Papua, untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Tentunya ke depan kami akan bergandengan tangan dengan semua pihak, tanpa membeda-bedakan asal, agama, maupun suku. Kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” ujar Gubernur Matius.
Sebagai provinsi induk, Papua memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah otonomi baru. Karena itu, pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait demi percepatan program pembangunan.
Gubernur Matius menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama pemerintahannya, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, yang dianggap sebagai fondasi utama kemajuan daerah.
“Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta Komite yang dibentuk Presiden, untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan Papua secara langsung dan terintegrasi.
“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung mengelola Papua secara menyeluruh dan terintegrasi — baik dalam konteks nasional maupun global, melibatkan lintas kementerian, sektor swasta, hingga konsolidasi ke tingkat provinsi dan kabupaten,” ujar Velix.
Velix menjelaskan, Komite yang dipimpinnya akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka “Asta Cita Kontekstual Papua”, mencakup pembangunan di bidang politik, ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, sosial budaya, olahraga, kesetaraan gender, hingga ekonomi kreatif.
“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” tegasnya.
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua juga akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan seluruh program pembangunan berjalan sinergis dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
