Satu tahun sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat berbagai capaian penting dalam mempercepat transformasi digital nasional.
Di bawah kepemimpinan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, kementerian ini menjadi penggerak utama visi Asta Cita, khususnya dalam membangun pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi digital untuk memperkuat layanan publik.
Menurut Meutya, tahun pertama menjadi momentum konsolidasi sekaligus lompatan awal menuju kedaulatan digital nasional.
“Kami tidak hanya membangun jaringan dan sistem, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah. Setiap capaian harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Menkomdigi di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Transformasi Layanan Publik Digital
Kemkomdigi sukses mengintegrasikan lebih dari 240 layanan pemerintah pusat dan daerah melalui Portal Layanan Publik Nasional (PLPN). Inovasi ini memangkas waktu dan biaya layanan administratif hingga 40 persen serta memperkuat interoperabilitas data antarinstansi lewat sistem Digital Government Backbone (DGB) yang kini menghubungkan 1.200 lembaga pemerintah secara aman dan terenkripsi.
“Kebijakan Presiden Prabowo untuk mempercepat digitalisasi layanan publik kami terjemahkan menjadi kerja nyata lintas instansi,” jelas Meutya.
Pemerataan Akses dan Infrastruktur Digital
Sepanjang 2025, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menyelesaikan pembangunan 6.747 Base Transceiver Station (BTS) 4G di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), melampaui target 6.600 lokasi. Akses internet publik aktif di 27.800 titik, mencakup sekolah, puskesmas, hingga kantor desa.
Satelit SATRIA-1 kini beroperasi penuh dengan kapasitas 150 Gigabyte per second (Gbps) dan keandalan 99,97 persen, sementara proyek Palapa Ring mencapai SLA 100 persen dengan utilisasi 52,88 persen. Keberhasilan ini memperkuat konektivitas digital dari Sabang hingga Merauke.
Inovasi Cepat dan Regulasi Adaptif
Empat program quick wins — Papua Terkoneksi, Wi-Fi 6/7, Internet Murah, dan e-SIM Nasional — seluruhnya tuntas pada 2025. Papua kini terhubung penuh jaringan 4G, Wi-Fi 6/7 diuji di kampus dan balai pelatihan digital, sementara kebijakan Internet Murah menurunkan biaya akses publik melalui optimalisasi frekuensi 700 MHz.
Selain itu, e-SIM Nasional telah diterapkan oleh operator besar setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Komdigi (Permenkomdigi) Nomor 1 Tahun 2025.
Di sisi kebijakan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) menjadi tonggak penting. Regulasi ini memperkuat perlindungan anak dan memastikan teknologi tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, sejalan dengan misi pemerintahan Prabowo–Gibran.
“PP TUNAS bukan hanya regulasi teknis, tapi fondasi moral agar ruang digital Indonesia ramah anak dan ramah keluarga,” tegas Meutya.
Aturan tersebut mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyediakan fitur verifikasi usia, penyaringan konten negatif, dan kontrol orang tua. PP TUNAS juga diintegrasikan dengan Gerakan Literasi Digital Nasional (GLDN), yang telah melatih lebih dari 15 juta peserta tentang keamanan siber, etika digital, dan perlindungan data pribadi.
Ruang Digital yang Lebih Aman
Dalam menjaga ruang digital yang sehat, Kemkomdigi melalui Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital berhasil menangani 1.324.712 konten negatif sepanjang Januari–September 2025. Sebanyak 57 persen merupakan konten perjudian daring, 23 persen penipuan digital dan phishing, 12 persen pornografi, serta sisanya berupa ujaran kebencian, hoaks, dan kekerasan.
Berbekal mekanisme baru, waktu respons penanganan konten kini turun drastis dari 24 jam menjadi enam jam. Indonesia pun tercatat sebagai salah satu negara tercepat di Asia Tenggara dalam mitigasi konten siber.
Kolaborasi dan Dukungan terhadap Agenda Nasional
Sebagai pelaksana Instruksi Presiden Nomor 4, 5, dan 6 Tahun 2025, Kemkomdigi menyediakan akses Pusat Data Nasional (PDN) untuk program Data Sosial dan Ekonomi Tunggal, melatih pengelola data di sepuluh provinsi, serta memperkuat komunikasi publik terkait program swasembada beras.
Kementerian juga aktif melakukan klarifikasi terhadap isu digital, seperti e-SIM, e-sport, dan promosi daring, dengan komunikasi publik yang transparan dan berbasis data.
Pengakuan Nasional dan Global
Kinerja Kemkomdigi mendapat pengakuan luas, di antaranya Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 (kategori Badan Publik Informatif), penghargaan WSIS Prize 2025 dari International Telecommunication Union (ITU), serta penghargaan individu bagi Meutya Hafid seperti CNN Indonesia Leading Women Awards 2025 dan RA Kartini Awards 2025.
“Transformasi digital adalah inti dari arah pembangunan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kami ingin memastikan kemajuan teknologi tetap berpihak pada manusia,” pungkas Menkomdigi Meutya Hafid.
