(Vibizmedia-Nasional) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Komitmen tersebut tercermin melalui penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Penyerahan LHP ini menjadi momentum penting bagi Kemenperin untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai prinsip good governance, sekaligus mendukung peningkatan kinerja sektor industri nasional.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK atas dukungan dan kerja sama yang konstruktif selama proses pemeriksaan berlangsung. Hasil pemeriksaan ini akan kami jadikan pedoman untuk memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenperin,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (21/10).
Agus Gumiwang mengungkapkan, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang secara konsisten diterima Kemenperin selama beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan refleksi dari penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Kami memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan industri nasional,” tuturnya.
Kemenperin, lanjut Agus, terus memperkuat pengawasan internal dan optimalisasi pelaksanaan program prioritas melalui sistem pelaporan keuangan yang akurat, transparan, dan berbasis digital. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan efisiensi serta efektivitas belanja negara.
“Kami terus melakukan pembenahan dalam tata kelola keuangan dan aset, termasuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program berjalan sesuai prinsip good governance,” kata Menperin.
Setelah penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 17 Oktober lalu, Kemenperin berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu dan menyeluruh.
Menurut Agus Gumiwang, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan institusional dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat kinerja organisasi. Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya pelaku industri nasional,” tegas Agus.
Melalui penerimaan LHP Tahun 2024 ini, Kemenperin menegaskan komitmennya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memperkuat sinergi dengan BPK dan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, Kemenperin optimistis dapat terus memperkuat kontribusi sektor industri terhadap perekonomian nasional, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan meningkatkan daya saing industri Indonesia di tingkat global.
