(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah internasional. Sebagai bagian dari agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menyiapkan program pelatihan nasional bagi 500 ribu tenaga kerja terampil di berbagai bidang, seperti welder (juru las), perawat, hospitality, serta sektor keahlian khusus lainnya.
Program berskala besar ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna dan hasil sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin dunia yang membuka peluang kerja bagi tenaga profesional asal Indonesia.
“KemenP2MI akan menjadi leading sector dalam pelaksanaan program ini. Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, lembaga vokasi pemerintah dan swasta, serta perguruan tinggi untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki pelatihan, sertifikasi, dan penempatan terintegrasi,” ujar Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Mukhtarudin menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai kunci keberhasilan program tersebut. Desain pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pasar kerja internasional, agar tenaga kerja Indonesia dapat langsung mengisi peluang di negara-negara mitra.
“Kami berkomitmen menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan siap bersaing di kancah global,” tegasnya.
Program ini menjadi bagian dari Program Strategis Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan total anggaran sebesar Rp8 triliun. Dana tersebut difokuskan pada kegiatan pelatihan, sertifikasi, dan pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri secara terstruktur.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pelatihan bagi 500 ribu tenaga kerja di bidang welder dan hospitality, bekerja sama dengan KemenP2MI untuk membuka peluang kerja internasional.
“Program ini merupakan tindak lanjut langsung dari pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan berbagai pemimpin dunia, yang menunjukkan tingginya permintaan terhadap tenaga terampil asal Indonesia,” jelas Airlangga usai memimpin Kick-Off Meeting Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah di Gedung Ali Wardana, Jakarta.
Airlangga menambahkan, berbagai negara mitra telah menyampaikan kebutuhan besar terhadap pekerja Indonesia di sektor profesional. Karena itu, pemerintah menyiapkan langkah strategis agar sumber daya manusia (SDM) nasional memenuhi standar dan ekspektasi pasar global.
Program ini tidak hanya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi penyedia utama tenaga kerja profesional di Asia dan Timur Tengah, sekaligus memperkuat reputasi sebagai negara eksportir tenaga ahli, bukan sekadar tenaga kasar.
Sinergi antara KemenP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian, serta lembaga vokasi akan mempercepat proses sertifikasi dan upskilling nasional. Melalui skema pelatihan terintegrasi, lulusan program ini akan memiliki standar kompetensi internasional, termasuk kemampuan bahasa, etika kerja, dan profesionalisme global.
“Ini bukan sekadar program pelatihan, tetapi transformasi ekosistem ketenagakerjaan nasional — dari mencetak pekerja menjadi mencetak profesional,” tutur Mukhtarudin.
Program pelatihan lintas sektor ini menjadi salah satu pilar utama dalam agenda pembangunan manusia unggul sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga mempersiapkan bonus demografi produktif untuk menembus pasar kerja dunia.
Dalam satu tahun pertama Kabinet Merah Putih, pemerintah menunjukkan keseriusan membangun ekosistem tenaga kerja berdaya saing — mulai dari pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi, hingga penempatan profesional di luar negeri.
“Kita tidak hanya ingin mengirim pekerja, tetapi mengirim duta keterampilan Indonesia yang membawa nama baik bangsa,” pungkas Mukhtarudin.
