(Vibizmedia-Nasional) Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Pemerintah berkomitmen mempercepat program renovasi untuk memastikan masyarakat memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman.
“Rakyat kita banyak yang punya rumah, tapi tidak layak huni — ada 26,9 juta rumah. Tahun ini negara membantu merenovasi 45 ribu rumah supaya dari tidak layak huni jadi layak huni,” ujar Ara di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025).
Maruarar menyampaikan bahwa pada tahun depan, pemerintah akan meningkatkan secara signifikan target renovasi rumah rakyat. “Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, dari 45.000 rumah tahun ini menjadi 400.000 rumah tahun depan,” ungkapnya.
Langkah ini merupakan bagian dari program pemerataan kesejahteraan rakyat kecil yang menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian PKP.
Maruarar juga melaporkan bahwa hingga akhir Oktober 2025, serapan anggaran Kementerian PKP telah mencapai 70 persen. Selain itu, dari total kuota 350 ribu rumah subsidi, sebanyak 205 ribu unit telah terserap oleh masyarakat.
Sesuai arahan Presiden, pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta gratis biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“PBG, yang dulu IMB, sekarang sudah gratis bagi masyarakat kecil. Itu dijalankan dan dimonitor langsung oleh Mendagri bersama kepala daerah,” jelas Ara.
Selain itu, pemerintah memastikan bunga rumah subsidi tetap dijaga di level 5 persen, agar masyarakat kecil tetap mampu memiliki hunian layak. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga terus diperkuat untuk membantu warga yang rumahnya tidak layak huni.
Menurut Ara, pembangunan rumah rakyat bukan hanya bertujuan menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal, terutama bagi pedagang bahan bangunan, tukang, dan pelaku industri kecil di sektor perumahan.
“Kita ingin pembangunan rumah rakyat tak hanya menyediakan tempat tinggal layak, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat di bawah,” tegasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sektor perumahan menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan target renovasi 400 ribu rumah pada 2026, pemerintah berharap seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan berkeadilan — sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari akar rumput.
