(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10). Ratas tersebut membahas perkembangan terkini perekonomian nasional, yang menurut Airlangga, masih menunjukkan tren positif dan menegaskan kuatnya daya tahan ekonomi Indonesia.
“Secara umum, berbagai indeks perekonomian mencatat hasil cukup baik. Indeks kepercayaan konsumen masih berada di kisaran 100–115, pertumbuhan ritel mencapai 5,8%, dan PMI berada pada level 50,4,” ujar Menko Airlangga dalam keterangannya usai rapat.
Ia menambahkan, sektor investasi dan konsumsi masyarakat terus tumbuh positif. Realisasi investasi nasional hingga saat ini mencapai Rp1.434,3 triliun, sementara Mandiri Spending Index meningkat hingga 297 menjelang akhir tahun. Kinerja perbankan juga menunjukkan penguatan, seiring naiknya utilisasi kapasitas industri yang mencerminkan aktivitas produksi yang terus bergerak.
Menko Airlangga juga memaparkan berbagai program unggulan lintas sektor yang telah disiapkan dan akan berlanjut pada tahun 2026, lengkap dengan regulasi pendukung guna menjamin kesinambungan program prioritas nasional.
“Regulasi pendukung sudah kami siapkan, antara lain perpanjangan PPH final UMKM hingga 2027, insentif PPH 21 untuk pariwisata dan industri padat karya, serta PPN DTP sektor perumahan. Selain itu, pemerintah juga memberi diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya keberlanjutan program di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan, khususnya dalam hal hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.
“Bapak Presiden memberi perhatian pada program hilirisasi pertanian, revitalisasi tambak pantura seluas 20 ribu hektare, pengembangan tambak udang terintegrasi di Nusa Tenggara Timur, modernisasi kapal, serta program Makan Bergizi Gratis,” terang Airlangga.
Menurutnya, seluruh kementerian teknis telah menyiapkan laporan lengkap atas program unggulan tersebut, yang akan terus dipantau pelaksanaannya hingga akhir 2025. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Terkait negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS), Airlangga menyebut pembahasan akan dilanjutkan setelah KTT APEC akhir bulan ini, khususnya terkait aspek legal drafting.
“Kita sudah komunikasikan agar produk-produk yang tidak diproduksi Amerika—seperti kelapa sawit, kakao, dan karet—dapat memperoleh tarif nol persen, sama seperti yang diterima Malaysia. Kami juga mengusulkan tarif preferensial untuk komoditas yang masuk rantai pasok industri kesehatan,” pungkas Airlangga.
