(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah sedang mempersiapkan regulasi komprehensif untuk memastikan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) berjalan seimbang dengan perlindungan hak-hak masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah menuntaskan Peta Jalan AI Nasional serta Peraturan Presiden tentang Etika AI. Kedua regulasi tersebut akan menjadi panduan bagi pelaku industri agar inovasi berbasis AI tetap selaras dengan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.
“Dengan kerangka regulasi ini, kita ingin menciptakan ekosistem inovasi AI yang aman, beretika, dan melindungi hak-hak masyarakat,” ujar Nezar Patria dalam acara National Technology Summit 2025 di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
Ia menjelaskan, regulasi tersebut akan mewajibkan setiap platform AI untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan, serta memastikan penerapan teknologi sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia.
Menurut Nezar, kebutuhan terhadap regulasi yang kuat menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya penggunaan AI di berbagai sektor. Ia mencontohkan popularitas platform seperti ChatGPT yang berhasil melipatgandakan jumlah penggunanya dalam waktu kurang dari setahun—menunjukkan besarnya potensi sekaligus tantangan dari adopsi teknologi ini.
“Untuk bisa bertahan dan tumbuh di era AI, industri telekomunikasi perlu melakukan transformasi fundamental menjadi AI TechCo, yaitu menjadikan AI sebagai kompetensi inti, bukan hanya alat pendukung,” tegasnya.
Selain menyiapkan regulasi, pemerintah juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di bidang kecerdasan buatan. Melalui program Garuda Spark Innovation Hub dan AI Talent Factory, Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong lahirnya talenta digital unggul yang siap bersaing secara global.
“Tujuan kami adalah memastikan setiap inovasi AI di Indonesia didukung oleh SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi,” ujar Nezar.
Ia menegaskan, seluruh langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan teknologi AI benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ekosistem digital nasional yang inklusif, aman, dan beretika.
