(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 November 2025, untuk menerima laporan terkini terkait stabilitas inflasi, perkembangan ekonomi daerah, serta sejumlah agenda strategis pemerintahan.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Mendagri Tito mengungkapkan bahwa inflasi nasional saat ini berada pada level yang terkendali. Angka inflasi year-on-year tercatat sebesar 2,86 persen, sementara year-to-date berada pada 2,1 persen.
“Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” ujar Tito.
Tito melaporkan bahwa harga beras yang sempat menjadi perhatian nasional kini mengalami perbaikan signifikan. Beras bahkan telah keluar dari daftar pangan bermasalah.
“Daerah yang mengalami penurunan harga makin banyak, sementara yang naik hanya sedikit sekali. Ini sudah tertangani dengan baik oleh Menteri Pertanian Pak Amran, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Bulog bersama Pemda,” jelasnya.
Namun demikian, Mendagri menyampaikan bahwa terdapat kenaikan harga pada komoditas bawang merah, cabai, dan sedikit pada telur ayam ras. Kenaikan ini perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Malut Tertinggi, Papua Tengah Minus 8 Persen
Dalam laporan ekonomi daerah, Tito menyebut terdapat variasi signifikan antardaerah. Maluku Utara tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi, sementara Papua Tengah mengalami kontraksi minus 8 persen.
“Beliau (Presiden) tanya penyebabnya. Di antaranya karena ekspor Freeport yang tertahan, adanya smelter yang terbakar, dan longsor yang menghambat produksi. Itu membuat pertumbuhan ekonomi Timika dan Papua Tengah tertekan,” tutur Tito.
Mendagri juga menyampaikan update mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah per 23 November 2025. Rata-rata pendapatan dari 552 daerah telah mencapai 82–83 persen, sementara realisasi belanja baru berada di level sekitar 68 persen.
“Kita mendorong agar belanja daerah bisa di atas 75 sampai 80 persen,” tegas Tito.
Selain isu ekonomi, Tito turut melaporkan sejumlah perkembangan dalam program prioritas pemerintah serta progres dukungan Kemendagri terhadap Komite Percepatan Pembangunan Papua.
Ia meminta Presiden Prabowo untuk berkenan menerima para pimpinan komite sekaligus kepala daerah se-Papua. “Agar dapat diberikan arahan langsung dalam rangka percepatan pembangunan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menegaskan fokus pemerintah terhadap stabilitas ekonomi nasional, pengendalian inflasi pangan, penyerapan anggaran daerah, dan akselerasi pembangunan di kawasan timur Indonesia.
