(Vibizmedia-Nasional) Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11). Pertemuan yang digelar pada akhir pekan itu berlangsung sejak siang hingga malam, dengan fokus utama pada agenda strategis terkait sektor kehutanan dan pertambangan.
Dalam keterangan tertulis, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas laporan hasil kerja serta rencana tindak lanjut Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan, termasuk upaya menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di berbagai daerah.
Selain itu, para pejabat negara juga mendiskusikan langkah penanganan terhadap sejumlah kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat penegak hukum.
Menurut Teddy, Presiden Prabowo menekankan bahwa seluruh langkah penertiban harus sejalan dengan amanat konstitusi. “Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’,” ujarnya.
Diikuti Para Menteri dan Pimpinan Aparat Penegak Hukum
Pertemuan penting tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara, antara lain:
– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia
– Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
– Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
– Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
– Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
– Jaksa Agung ST. Burhanuddin
– Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo
– Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
– Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh
– Ketua PPATK Ivan Yustiavandana
Kehadiran para pejabat tingkat tinggi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat penertiban kawasan hutan dan pertambangan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Pemerintah memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor kehutanan dan pertambangan akan dilakukan secara tegas dan berkelanjutan, dengan tujuan melindungi sumber daya alam nasional dan memastikan pemanfaatannya untuk kemakmuran rakyat.
