(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai tanpa perbaikan menyeluruh pada iklim investasi nasional. Ia menyoroti masih lemahnya daya saing Indonesia dibanding negara-negara kawasan seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia—yang antara lain terlihat dari keputusan Nvidia memilih Johor sebagai lokasi investasi alih-alih Indonesia.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membentuk *Task Force Debottlenecking* yang bertugas menyelesaikan berbagai kendala investasi yang menghambat aktivitas ekonomi. Tim ini menjadi saluran resmi bagi pelaku usaha untuk melaporkan masalah di lapangan, yang selanjutnya akan dibahas melalui sidang debottlenecking secara rutin.
“Melalui mekanisme ini, bila ada hambatan dalam bisnis, Anda bisa melapor dan kami akan langsung membahasnya. Saya sudah menjadwalkan satu hari penuh khusus memimpin sidang debottlenecking,” ujar Menkeu saat membuka Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin (01/12).
Menkeu optimistis pendekatan berbasis realitas lapangan dapat mempercepat pembenahan ekosistem investasi. Optimisme itu didukung pengalaman penuntasan 193 kasus debottlenecking senilai Rp894 triliun pada periode 2016–2019. Ia menegaskan bahwa reformasi regulasi ke depan akan disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sebaliknya.
“Ke depan, iklim usaha akan kita perbaiki langsung dari lapangan, kemudian peraturannya menyesuaikan, bukan aturan dibuat dulu baru diterapkan ke lapangan,” jelasnya.
Selain reformasi birokrasi, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga pasar domestik dari serbuan produk ilegal impor. Pengetatan pengawasan barang bekas ilegal menjadi langkah untuk memberikan ruang bagi industri dalam negeri agar dapat tumbuh lebih kuat.
Menkeu menyampaikan bahwa kombinasi antara penguatan permintaan domestik, sinergi kebijakan fiskal–moneter, dan perbaikan iklim investasi menjadi kunci agar Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 6% mulai tahun depan, dan meningkat hingga 8% dalam empat hingga lima tahun ke depan.
“Tumbuh 8% itu berat, tetapi bukan tidak mungkin bila kita melakukannya bertahap. Fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi harus diperbaiki bersama,” pungkasnya.
