(Vibizmedia – Jakarta) Menjelang penghujung tahun 2025, Pemerintah terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat. Salah satu intervensi utama adalah Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra), yang dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan penyaluran bantuan ini berlangsung tepat waktu dan tepat sasaran.
“BLTS Kesra merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh mereka yang berhak, sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di akhir tahun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau penyaluran BLTS Kesra di Kantor Pos Jakarta Timur, Kamis (4/12).
BLTS Kesra menjadi instrumen penting untuk menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi pada Triwulan IV 2025. Bantuan ini disiapkan agar dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Hingga 3 Desember 2025, BLTS Kesra telah disalurkan kepada 26 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), atau sekitar 75% dari total sasaran nasional. Penyaluran dilakukan melalui Bank Penyalur dan PT Pos Indonesia, yang berperan penting menjangkau wilayah-wilayah dengan akses perbankan terbatas.
“Kami mengapresiasi kesiapan PT Pos Indonesia dalam memastikan kelancaran distribusi BLTS Kesra,” ujar Menko Airlangga.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah terus mengoptimalkan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk menjaga akurasi data penerima dan memastikan akuntabilitas dalam penyalurannya. Pemerintah menargetkan penyaluran BLTS Kesra rampung pada minggu kedua Desember 2025 agar manfaat bantuan dapat segera dirasakan sekaligus memberi dorongan terhadap perekonomian nasional.
“Verifikasi data dilakukan secara cermat bukan untuk memperlambat, tetapi untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tidak tumpang tindih dengan bansos lain, dan dapat disalurkan secara cepat serta akuntabel setelah proses validasi selesai,” tutup Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, jajaran Direksi PT Pos Indonesia, Sekjen Kemensos Robben Riko, Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
