(Vibizmedia – Aceh) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan proses belajar mengajar di wilayah terdampak banjir tetap berjalan dengan mengutamakan keselamatan peserta didik serta fleksibilitas kebijakan. Pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan model pembelajaran dan pelaksanaan ujian sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kebijakan pembelajaran darurat tidak dapat diseragamkan karena dampak bencana di tiap daerah berbeda-beda.
“Keselamatan siswa adalah prioritas. Karena situasi tiap daerah unik, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester kami serahkan kepada dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota yang paling memahami kondisi lapangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025).
Dalam situasi darurat, Kemendikdasmen mendorong penerapan pembelajaran luring, daring, hingga penggunaan tenda kelas secara kombinatif. Penyesuaian jadwal kegiatan belajar juga diterapkan untuk memastikan pembelajaran tetap berlangsung.
Contohnya, di SMA Negeri 1 Batang, dari 21 ruang kelas yang tersedia, 15 ruang masih dapat digunakan. Sekolah diarahkan menerapkan sistem belajar bergiliran pagi–siang agar pemanfaatan ruang yang aman menjadi lebih optimal.
Untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan 25 tenda darurat yang segera didistribusikan. Dalam kondisi tertentu, pembelajaran daring menjadi pilihan, sementara sebagian sekolah terpaksa meliburkan siswa sementara demi keselamatan.
Terkait pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS), Abdul Mu’ti menegaskan tidak ada kebijakan penundaan secara nasional.
“Tidak ada arahan tunggal. Daerah memiliki kewenangan penuh menentukan waktu dan mekanisme UAS sesuai kesiapan sekolah dan kondisi peserta didik,” jelasnya.
Untuk mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan, Kemendikdasmen menyiapkan bantuan awal sebesar Rp10–25 juta per sekolah, disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Pendataan rinci saat ini dilakukan bersama dinas pendidikan daerah dan UPT Kemendikdasmen sebagai dasar penetapan prioritas rehabilitasi pada anggaran 2026.
Hingga 4 Desember 2025, dukungan yang telah disalurkan meliputi:
Bantuan Operasional Tanggap Darurat Rp6,4 miliar
Santunan Rp293 juta bagi murid dan guru meninggal atau yang dirawat
10.000 paket perlengkapan sekolah
74 tenda darurat untuk sekolah
Jumlah bantuan ini akan terus bertambah seiring distribusi di lapangan.
Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi di tengah bencana. Melalui kebijakan adaptif, dukungan anggaran darurat, serta kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah, pemulihan layanan pendidikan diharapkan dapat berlangsung cepat, aman, dan berkelanjutan.
