(Vibizmedia-Nasional) Akses listrik di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, mulai kembali normal sejak Jumat (5/12). Pemulihan jaringan dilakukan secara bertahap di seluruh titik yang sebelumnya mengalami pemadaman akibat bencana.
Berdasarkan laporan Posko Terpadu Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Tapteng per Senin (8/12) pukul 17.57 WIB, seluruh jaringan listrik telah aktif kembali, kecuali di beberapa lokasi yang masih tertutup material longsor. Sementara itu, jaringan internet juga mulai pulih, meski belum dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak.
19 Titik Masih Terisolir
Dari total 215 desa dan kelurahan di Tapteng, sebanyak 19 titik—atau sekitar 9 persen—masih terisolir karena akses jalan belum bisa dilalui. Kondisi ini membuat distribusi bantuan dan mobilisasi relawan ke sejumlah daerah masih terhambat.
Logistik dan Energi Berangsur Normal
Persediaan logistik yang tersedia di posko utama dilaporkan cukup untuk tiga hari ke depan. Suplai bahan bakar minyak (BBM) juga telah kembali normal tanpa terjadi antrean panjang di SPBU. Distribusi LPG mulai berjalan ke pangkalan-pangkalan, meski belum merata.
Layanan air bersih turut diperkuat dan terus disalurkan ke berbagai titik terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
Kebutuhan Mendesak Masih Tinggi
Sejumlah kebutuhan mendesak masih diperlukan, terutama penambahan alat berat untuk membuka akses jalan ke daerah terisolir serta membersihkan material longsor dan tumpukan kayu yang menyumbat aliran sungai.
Upaya pengerukan sedimen lumpur di saluran drainase dan permukiman juga menjadi prioritas guna mencegah genangan baru ketika hujan turun kembali.
Korban Meninggal Capai 110 Orang
Hingga Senin (8/12), jumlah pengungsi akibat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapteng mencapai 18.331 orang. Sebanyak 110 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara total warga terdampak mencapai 296.454 jiwa.
Upaya pencarian korban, pemulihan infrastruktur, dan penyaluran bantuan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah, BNPB, TNI/Polri, serta berbagai organisasi kemanusiaan.
