(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana menyusul masih berlangsungnya proses pencarian korban serta pemulihan sarana dan prasarana dasar pascabencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang yang melanda wilayah tersebut. Keputusan itu ditetapkan Gubernur Sumbar Mahyeldi pada Selasa (9/12).
Perpanjangan status tanggap darurat dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 360-803-2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025. Status ini berlaku selama 14 hari, mulai 9 hingga 22 Desember 2025.
“Setelah diadakan rapat pada hari ini, maka kita putuskan untuk perpanjangan tanggap darurat sampai tanggal 22 Desember nantinya,” kata Gubernur Mahyeldi dalam keterangan pers yang disampaikan melalui kanal media sosial resminya.
Upaya Percepatan dan Pendataan
Mahyeldi menekankan perlunya percepatan penanganan dalam masa darurat ini. Ia juga meminta seluruh bupati dan wali kota di daerah terdampak untuk segera melengkapi data terkait dampak bencana. Pendataan yang lengkap, menurutnya, sangat diperlukan sebagai dasar perencanaan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan.
“Kita harapkan kepada bupati-wali kota untuk bisa melengkapi seluruh pendataan-pendataan yang ada, sehingga pada masa ini kita dapat membuat langkah-langkah dalam rangka rehab-rekon ke depan,” ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumbar juga tengah melakukan perhitungan kebutuhan untuk tahap pemulihan dan pembangunan kembali wilayah yang rusak akibat bencana.
Korban dan Dampak Masih Tinggi
Data Pos Pendamping Nasional per Senin (8/12) mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 234 orang, sementara 95 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, 20.474 warga harus mengungsi akibat kerusakan parah di sejumlah wilayah.
Posko bencana yang beroperasi di kabupaten dan kota terdampak juga menerima dukungan penuh dari Posko Terpadu Provinsi, Pos Pendamping Nasional, serta bantuan dari berbagai organisasi masyarakat, lembaga kemanusiaan, dan dunia usaha.
Pemulihan Infrastruktur Terus Dikebut
Hingga saat ini, proses perbaikan infrastruktur dasar masih berlangsung intensif. Pekerjaan mencakup pembukaan akses jalan dan jembatan yang putus, perbaikan jaringan distribusi air bersih, serta penguatan sistem logistik untuk memastikan bantuan dapat didistribusikan tepat waktu kepada warga terdampak.
Dengan perpanjangan status tanggap darurat ini, pemerintah berharap penanganan bencana dapat dilakukan lebih optimal, baik dari sisi operasi pencarian dan pertolongan maupun percepatan pemulihan wilayah yang terdampak secara luas.
