(Vibizmedia-Kolom) Ekonomi lanskap Indonesia, yang dalam konteks ini merujuk pada struktur ekonomi yang dibentuk oleh kawasan berhutan, ruang hijau, serta sektor-sektor yang menopang pemanfaatan dan pelestariannya, mengalami transformasi besar pada dekade terakhir. Pada tahun 2025, peran lanskap hutan tidak hanya menjadi fondasi ekologis, tetapi juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Di tengah dinamika perubahan iklim, komitmen global terhadap keberlanjutan, serta meningkatnya nilai ekonomi karbon, Indonesia berada pada titik balik historis di mana sumber daya alam tidak lagi diperlakukan semata sebagai bahan baku, tetapi sebagai aset strategis yang menentukan reputasi, daya saing, dan arah pembangunan jangka panjang.
Peran ekonomi lanskap ini tercermin secara jelas dalam sektor perusahaan yang memanfaatkan kawasan hutan. Direktori Perusahaan Kehutanan 2025 mencatat bahwa secara nasional terdapat 660 perusahaan yang masih aktif secara legal dan tercatat oleh pemerintah. Rinciannya terbagi antara perusahaan HPH, HPHT, dan TSL yang bersama-sama membentuk jantung industri berbasis hutan. Jumlah ini terdiri dari 256 perusahaan HPH, 370 perusahaan HPHT, dan 34 perusahaan TSL. Dari total tersebut, tingkat operasional juga menunjukkan stabilitas, dengan 186 perusahaan HPH aktif, 321 HPHT aktif, dan 27 TSL aktif, menggambarkan bahwa sebagian besar pemegang izin masih menjalankan kegiatan operasional dan memegang status legal yang masih berlaku.
Transformasi ekonomi lanskap ini tampak menonjol ketika melihat bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kawasan Barat Indonesia (KBI) menampung 551 perusahaan, jauh melampaui 109 perusahaan yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dominasi KBI bukan tanpa alasan: wilayah ini mencakup Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan—empat pulau dengan sejarah panjang eksploitasi maupun pengelolaan hutan. Dalam rincian lebih dalam, KBI memiliki 178 perusahaan HPH, 340 perusahaan HPHT, dan 33 perusahaan TSL. KTI, yang meliputi Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, memiliki 78 HPH, 30 HPHT, dan hanya 1 TSL, memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi lanskap di wilayah timur secara kuantitatif jauh lebih kecil, meskipun nilai ekologis kawasan tersebut sangat tinggi.
Perbedaan distribusi ini mencerminkan dua realitas: pertama, konsentrasi industri berbasis hutan di KBI masih menjadi motor ekonomi utama terutama untuk pulp, kertas, dan kayu olahan; kedua, potensi masa depan berada di kawasan timur yang kaya akan bentang alam, biodiversitas, dan peluang investasi hijau yang lebih besar dalam jangka panjang. Ekonomi lanskap Indonesia tidak lagi hanya melihat jumlah izin atau volume produksi, tetapi bagaimana setiap kawasan memainkan perannya dalam struktur ekonomi nasional yang lebih luas.
Ekonomi lanskap juga turut memengaruhi dinamika tenaga kerja, investasi, dan teknologi. Perusahaan HPH dan HPHT yang aktif menyerap ribuan tenaga kerja yang bekerja mulai dari pengelolaan bibit, penanaman, penebangan, pengolahan awal, hingga distribusi. Dengan 321 perusahaan HPHT aktif, industri hutan tanaman menjadi sektor yang paling stabil dan terencana dalam rantai pasok biomassa Indonesia. Hutan tanaman industri yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan ini memasok industri kertas, pulp, packaging, dan biomaterial yang nilai ekspornya mencapai miliaran dolar setiap tahun. Dalam konteks global, Indonesia bahkan termasuk dalam jajaran produsen pulp terbesar di dunia.
Sementara itu, 186 perusahaan HPH aktif menunjukkan transformasi lain: perlambatan di sektor hutan alam. Faktor-faktor seperti penyempitan luasan hutan, meningkatnya regulasi, sertifikasi ketat, hingga penurunan permintaan kayu tropis di pasar global menyebabkan pergeseran struktur ekonomi lanskap ke arah pengelolaan berbasis tanaman industri serta jasa lingkungan. Perusahaan HPH kini tidak hanya mengandalkan kayu bulat sebagai sumber pendapatan, tetapi mulai melihat peluang dari pemulihan ekosistem, ekowisata, agroforestri, dan terutama karbon.
Karbon menjadi elemen perubahan yang paling menentukan dalam transformasi ekonomi lanskap Indonesia. Dengan cadangan karbon raksasa di dalam hutan, lahan gambut, dan mangrove, Indonesia berada dalam posisi yang tidak dimiliki banyak negara: aset ekologis yang memiliki nilai pasar internasional. Pasar karbon yang berkembang membuka peluang bagi perusahaan HPH, HPHT, dan bahkan TSL untuk mendapatkan pendapatan tambahan melalui skema penurunan emisi, penyerapan karbon, atau proteksi keanekaragaman hayati. Potensi ekonomi baru ini menggeser cara pandang lama yang melihat pohon hanya bernilai ketika ditebang; kini, pohon bernilai lebih tinggi ketika tetap berdiri.
Namun demikian, transformasi ini tidak berjalan mulus. Ekonomi lanskap Indonesia berhadapan dengan tantangan struktur tata ruang, konflik tenurial, ketidakpastian hukum, dan biaya kepatuhan regulasi yang meningkat. Seiring dengan komitmen pemerintah untuk mencapai FOLU Net Sink 2030, perusahaan dituntut semakin transparan, efisien, dan adaptif terhadap teknologi pemantauan berbasis satelit serta audit keberlanjutan. Kepatuhan pada standar ESG dan sertifikasi seperti SVLK juga meningkatkan beban biaya, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Meskipun demikian, langkah-langkah ini menjadi prasyarat untuk mempertahankan akses ke pasar internasional yang semakin sensitif terhadap isu deforestasi dan jejak karbon.
Transformasi ekonomi lanskap tidak hanya terjadi di perusahaan besar. Program perhutanan sosial yang memberikan akses legal kepada masyarakat lokal untuk mengelola kawasan hutan mulai membentuk ekonomi baru berbasis komunitas. Masyarakat kini dapat memanfaatkan hutan melalui skema agroforestri, ekowisata, hasil hutan bukan kayu, serta kemitraan dengan perusahaan pemegang izin. Di banyak daerah, kemitraan antara perusahaan HPH atau HPHT dengan masyarakat lokal berhasil menurunkan konflik lahan, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Dalam perkembangan teknologi global, kayu mulai dipandang sebagai bahan konstruksi masa depan. Material seperti cross-laminated timber (CLT) menjadi simbol inovasi dalam dunia konstruksi rendah karbon. Bila Indonesia mengembangkan industri ini secara serius, maka perusahaan-perusahaan HPHT dapat menjadi pemasok biomaterial ramah lingkungan untuk pasar Asia dan dunia. Selain itu, hutan tanaman juga dapat menjadi sumber biomassa energi—menggantikan batu bara dan minyak dalam industri tertentu—sejalan dengan agenda transisi energi nasional.
Melihat keseluruhan struktur ini, ekonomi lanskap Indonesia sedang memasuki era baru yang lebih kompleks, lebih bernilai, dan lebih strategis. Dari data resmi 2025, terlihat bahwa jumlah perusahaan, persebaran, dan tingkat aktivitas mereka mencerminkan dinamika yang maju menuju ekonomi hijau. Dengan 660 perusahaan terdaftar, dengan ratusan di antaranya aktif menghasilkan biomassa, kayu olahan, jasa lingkungan, dan kredit karbon, Indonesia memiliki fondasi kuat untuk mengembangkan model ekonomi berbasis alam yang tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem.
Masa depan ekonomi nasional akan sangat ditentukan oleh bagaimana Indonesia mengelola aset lanskapnya. Jika dikelola dengan benar, ekonomi lanskap bukan hanya mendukung ketahanan industri, tetapi juga ketahanan ekologi, sosial, dan energi. Transformasi ini adalah momentum emas bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai negara pemimpin dalam ekonomi hijau global—bukan hanya karena luas hutannya, tetapi karena kemampuan strategis mengubah kekayaan alam menjadi kemakmuran jangka panjang.
